MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA – Terbitnya data pangan baru Badan Pusat Statistik (BPS) hendaknya menjadi momentum untuk membuat kebijakan yang lebih baik dan menyejahterakan rakyat, termasuk petani.
“Data dari metode pengumpulan data yang baru ini mesti disyukuri. Setelah ini mestinya tidak perlu ada lagi pro kontra dan polemik terkait data produksi padi dan beras," ujar anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat Khudori dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (25/10/2018).
Seperti yang diketahui, Pemerintah melalui BPS telah merilis data produksi beras yang terbaru dan tentunya lebih valid dari metode sebelumnya dengan menggunakan metode Kerangka Sampling Area (KSA).
Baca Juga: Presiden Jokowi: Data Beras Tidak Benar Sejak 1997
Metode tersebut mulai digunakan sejak Januari 2018 untuk memperbaiki data produksi padi. Hasilnya, berdasarkan rilis BPS, terkoreksi data pangan yakni luas baku sawah yang ber kurang dari 7,75 juta hektare tahun 2013 menjadi 7,1 juta hektare tahun 2018.
Sementara potensi luas panen tahun 2018 mencapai 10,9 juta hektare, produksi 56,54 juta ton gabah kering giling atau setara 32,42 juta ton beras dan konsumsi sebesar 29,50 juta ton. Dengan demikian, Indonesia mengalami surplus beras 2,85 juta ton selama 2018.
Baca Juga: Data Pangan BPS dengan Metode Baru Buktikan Indonesia Surplus Beras
Apresiasi mesti diberikan kepada pemerintahan saat ini yang legawa merilis data baru. Jika pemerintahan saat ini hanya memikirkan elektabilitas dan pencitraan, tentu ini tak perlu dirilis karena potensial menggerus elektabilitas.
“Tidak perlu ada yang merasa bersalah dan atau merasa sebagai pemenang setelah rilis data ini. Ini kesalahan kolektif, semacam dosa turunan. Kesalahan sudah berlangsung selama puluhan tahun, setidaknya sejak 1997," tambahnya.
Baca Juga: Surplus 2,85 Juta Ton, Masyarakat Tak Perlu Takut Kekurangan Beras
Khudori berpendapat, jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) dari pusat hingga daerah tidak perlu berkecil hati. Momentum ini mesti dijadikan langkah awal untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik, yang tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan produksi, tapi juga menyejahterakan rakyat.