Baru 485.000 Tenaga Konstruksi di RI yang Memiliki Sertifikat

Selain itu, juga dengan metode Latih Melalui kerjasama dengan stakeholders konstruksi. Hingga saat ini telah dilakukan 60 kerjasama antara lain dengan 5 Kementerian/Lembaga, 39 Perguruan Tinggi/Politeknik, 1 Asosiasi Badan Usaha, 4 Asosiasi Profesi, dan 12 Badan Usaha.

Selanjutnya adalah dengan metode Latih kerjasama dengan Pemda, lalu ada juga metode Latih Mandiri Swasta. Dan terakhir melalui metode Latih oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK).

Selain itu, beberapa inovasi juga telah berhasil dilakukan Kementerian PUPR seperti Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Jarak Jauh atau juga dikenal dengan Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri (SIBIMA). Metode ini telah menghasilkan 11.846 peserta terlatih dan bersertifikat.

Baca Juga: Pemerintah Latih 900 Warga Binaan Jadi Tenaga Konstruksi

Kemudian dengan menggunakan Mobile Training Unit yang mampu menjangkau tempat-tempat yang terpencil. Dalam periode 2015 hingga 2017, metode ini telah menghasilkan 26.729 tenaga kerja bersertifikat.

“Selain sumber daya manusia, Pembangunan Infrastruktur juga memerlukan keamanan untuk mencapai zero accident. Sebab kecelakaan kerja konstruksi akan mengganggu keefektifan berjalannya proyek konstruksi yang sudah ditunggu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena itu Kementerian PUPR berkomitmen untuk melaksanakan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi”, jelasnya.

Baca Juga: PUPR Dorong Kontraktor Indonesia Ekspor Jasa Konstruksi

Syarif juga meminta kepada seluruh kontraktor untuk bersama-sama mendorong sertifikasi tenaga konstruksi. Sebab menurutnya, tugas besar untuk menciptakan tenaga konstruksi bersertifikat bukan hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri melainkan butuh dukungan stekholder lainya.

"Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas serta perkembangan industri konstruksi di Indonesia tentu harus mendapat dukungan dari seluruh stakeholders dunia konstruksi," ucapnya.

(Feb)

(Rani Hardjanti)