Menko Darmin: Implementasi Kebijakan DNI Selesai Minggu Ini

JAKARTA - Pemerintah menargetkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI itu bisa diselesaikan minggu ini. Di mana sebelumnya Kementerian Kordinator Perekonomian, sempat mengulur kebijakan DNI tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, pihaknya akan menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Solo, pada Selasa 27 November 2018 untuk melakukan sosialisasi ke kalangan pengusaha.

"Untuk implementasi kebijakan DNI, Minggu ini juga kita selesaikan. Dan draft Perpresnya akan diserahkan ke Presiden" ujarnya di Hotel Four Season, Jakarta, Senin (26/11/2018).

 Baca Juga: Pengusaha Minta Pemerintah Tunda Relaksasi DNI

Dia menjelaskan, setelah sosialisasi kepada pengusaha, pemerintah akan melakukan beberapa pertemuan dengan beberapa pihak terkait satu kali lagi untuk berdiskusi.

"Kalau yang PP DHE kita sudah selesai, untuk DNI ini mudah-mudahan akhir minggu kita selesai," jelasnya.

 Baca Juga: Implementasi Kebijakan DNI Tunggu Hasil Diskusi dengan Pengusaha

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk mengulur implementasi dari kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI). Pasalnya, aturan DNI akan kembali disusun usai sosialisasi dan berdiskusi dengan kalangan pengusaha.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, pemerintah akan melakukan sosialisasi ke kalangan pengusaha dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Solo, pada Selasa 27 November 2018.

(Dani Jumadil Akhir)