PGRI Minta Rekrutmen Pegawai Kontrak Lebih Adil

JAKARTA - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta agar rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) lebih berkeadilan. Di antaranya dengan memperhatikan para guru honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun.

PGRI menilai, jika hanya didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49/2018 tentang Manajemen PPPK, rasa keadilan bagi para guru honorer belum terpenuhi.

“Rasa keadilan ini harus diperhatikan. Guru itu kan (pekerjaan yang dilandasi) pengabdian dan ke cintaan,” kata Ketua PGRI Unifa Rosyidi seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.

 Baca Juga: Setelah Guru, Kini Perawat Minta Kejelasan Status PNS

Unifa menyatakan, PP Manajemen PPPK dinilai masih terlalu umum sehingga terlihat para guru honorer belum di perhatikan. Apalagi, di dalam peraturan tersebut fresh graduate ataupun yang sudah mengabdi lama diperlakukan sama.

“Dari umur 20 sampai 59 tahun dijadikan sama dalam satu plot. Itu yang tentunya melukai rasa keadilan para guru yang sudah mengabdi puluhan tahun di situ. Yang kemudian karena kekurangan guru, seolah-olah mereka tidak diperhitungkan,” paparnya.

Unifa pun telah menyampaikan langsung kepada Presiden agar ada aturan turunan lain yang mengatur khusus rekrutmen PPPK guru dan tenaga pendidikan. Selain itu, PGRI meminta agar ada formasi khusus untuk para tenaga pendidikan dan guru. Hal ini dapat diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

“Juga perjanjian kerja cukup datu kali saja. Ditesnya sesama honorer itu dan diberi penghargaan untuk yang lebih lama mengabdi yang berdedikasi. Dan kita siap diperlakukan sebagaimana ASN lain, dinilai kinerjanya. tapi yang paling penting teman-teman honorer yang telah sertifikasi guru itu bisa diakui sertifikasinya,“ ungkapnya.

 Baca Juga: Ingin Jadi Pegawai Kontrak di Pemerintahan? Ada 8 Syarat

Pada kesempatan itu Presiden Jokowi menyebutkan bahwa ke depan pembangunan akan difokuskan untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM). Presiden menilai guru memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan SDM.

“Kami ingin diberikan pemikiran dan rekomendasi-rekomendasi apa yang harus kami kerjakan dalam jumlah yang besar dalam melompatkan peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah. Saya meyakini hal ini menjadi kunci bagi pem bangunan sumber daya manusia yang ada di negara kita,” katanya.

Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta masukan terkait penuntasan masalah tenaga honorer. Dia ingin mendengar lagi aspirasi dan hal-hal yang bisa kita kerjakan bersama-sama dengan PGRI.

“Kedua, soal guru honorer saya ingin masukkan soal ini. Dua hal itu yang ingin saya sampaikan, tapi kalau ada masukan lain saya persilakan,” katanya.