MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil membongkar kasus korupsi proyek-proyek infrastruktur yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Ironisnya, proyek untuk kepentingan umum itu dikorupsi hingga Rp186 miliar.
Dari kasus itu, KPK menetapkan dua pejabat PT Waskita Karya (Persero) Tbk Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar sebagai tersangka. Keduanya mengerjakan 14 proyek infrastruktur fiktif. Penetapan Fathor Rachman sebagai tersangka dalam kapasitas selaku kepala Divisi II PT Waskita Karya (persero) Tbk periode 2011-2013. Fathor kini menjabat general manager Divisi IV PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Sedangkan Yuly Ariandi Siregar alias Ariandi ditetapkan dalam kapasitas selaku kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2010-2014.
Baca Juga: Waskita Terima Pembayaran Pertama Proyek Tol Sumatera Rp1,9 Triliun
Ariandi saat ini menjabat sebagai general manager Finance and Risk Department PT Waskita Karya (Persero) Tbk sekaligus direktur Keuangan dan SDM PT Waskita Toll Road dan komisaris PT Cinere Serpong Jaya (anak perusahaan PT Jasa Marga, Persero Tbk). Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, KPK telah melakukan proses pengumpulan dan penelusuran informasi dan data serta penyelidikan atas dugaan korupsi pelaksanaan sub kontraktor fiktif pada 14 proyek infrastruktur yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang memiliki kode emiten WSKT. Proyek infrastruktur tersebut tersebar di Provinsi Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, hingga Papua.
Dari hasil penyelidikan disusul dengan gelar perkara (eksposes) kemudian ditemukan bukti permulaan yang cukup ada tindak pidana korupsi (tipikor) dalam 14 proyek infrastruktur. Karena itu, KPK meningkatkan penyelidikan tersebut ke tahap penyidikan. Sejalan dengan itu, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar alias Ariandi.
Fathor dan Ariandi diduga telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan negara terkait pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif tersebut.
KPK menjerat Fathor dan Ariandi dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikorjo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. “Dari perhitungan sementara dengan berkoordinasi dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), diduga terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp186 miliar. Perhitungan tersebut merupakan jumlah pembayaran PT Waskita Karya (Persero) Tbk kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor yang melakukan pekerjaan fiktif,” ungkap Agus Rahardjo saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin.
Dia mengungkapkan, ada empat konstruksi umum dalam kasus ini. Pertama, Fathor, Ariandi, dan kawan-kawan (dkk) diduga menunjuk beberapa perusahaan sub kontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Kedua, sebagian dari pekerjaan tersebut diduga telah dikerjakan oleh perusahaan lain, namun tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan subkontraktor yang sudah diidentifikasi KPK saat ini. Ketiga, diduga empat perusahaan tersebut tidak melakukan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak.
Keempat, atas sub kontraktor pekerjaan fiktif ini, PT Waskita Karya (Persero) Tbk malah tetap melakukan pembayaran ke perusahaan-perusahaan sub kontraktor tersebut. “Namun, selanjutnya perusahaan-perusahaan subkontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi FR (Fathor) dan YAS (Ariandi),” paparnya. Konstruksi keempat, menurut Agus, diduga empat perusahaan subkontraktor mendapatkan pekerjaan fiktif dari sebagian proyek-proyek berupa 14 proyek pembangunan jalan tol, jembatan, bandara, bendungan, dan normalisasi.
Baca Juga: Ramalan Pergerakan Saham Waskita Karya, Cek di Sini
Rinciannya, pertama, proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir, Bekasi, Jawa Barat. Kedua, proyek Banjir Kanal Timur (BKT) Paket 22, DKI Jakarta. Ketiga, proyek Bandara Kualanamu, Sumatera Utara. Keempat, proyek Bendungan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat. Kelima, proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1, DKI Jakarta. Keenam, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Orya Genyem dengan kapasitas 20 megawatt di Provinsi Papua 2015. Ketujuh, proyek Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 1, Jawa Barat. Kedelapan, proyek Fly over Tubagus Angke, DKI Jakarta. Kesembilan, proyek Fly over Merak-Balaraja, Banten. Kesepuluh, proyek Jalan Layang Nontol Antasari-Blok M (Paket Lapangan Mabak), DKI Jakarta.
Kesebelas, proyek Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) Sek si W1, DKI Jakarta. Kedua belas, proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2, Bali. Ketigabelas, proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 4, Bali. Keempatbelas, proyek Jembatan Aji Tulur-Jejangkat, Kutai Barat, Kalimantan Timur. “KPK sangat menyesalkan terjadinya korupsi pada sektor infrastruktur, khususnya konstruksi sejumlah proyek-proyek penting di negeri ini,” tandas Agus.
Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini mengatakan, untuk kepentingan penyidikan kasus ini, maka sepanjang Kamis (6/12) hingga Rabu (12/12) tim penyidik KPK telah menggeledah sejumlah tempat di Jakarta, Bekasi, Depok, dan Surabaya. Di antaranya kantor pusat PT Waskita Karya (Persero) Tbk di Jalan MT Haryono Nomor 10, Cawang, Jakarta Timur; kantor Divisi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk di Surabaya, Jawa Timur; beberapa kantor perusahaan sub kontraktor di Jakarta, Sura baya, dan Bekasi; rumah para tersangka; serta sekitar 10 rumah dan apartemen milik sejumlah pihak terkait yang berada di Jakarta, Bekasi, Depok, dan Surabaya.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dari penggeledahan kurun Kamis (6/12) hingga Rabu (12/12), tim penyidik KPK telah menyita dokumen-dokumen subkontraktor yang diduga fiktif, kontrak-kontrak proyek konstruksi, barang bukti elektronik, dan dokumen lain yang relevan.
(Sabir Laluhu)
(Kurniasih Miftakhul Jannah)