Peleburan BP Batam Dinilai Terburu-buru?

Terang dia menambahkan, keputusan pengalihan pengelolaan BP Batam bertujuan untuk segara mengakhiri persoalan dualisme kelembagaan. Sedangkan pemerintah belum mendapatkan gambaran yang baik dan utuh tentang asal muasal penyebab penurunan kinerja industri dari BP Batam

"Pemerintah belum dapat gambaran untuk Free trade zone (FTZ) dari sisi industri dan perdagangan serta pelemahan kewenangan otoritas FTZ. Karena pemerintah hanya ingin segera mengakhiri persoalan dualisme kelembagaan," ungkapnya.

 Baca Juga: Pengalihan BP Batam Bisa Memperburuk Iklim Investasi

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidiq menyebutkan ketidakpuasan dari pihak pemerintah daerah terhadap kewenangan yang dimiliki oleh BP Batam sehingga terjadi gesekan antara BP Batam dan Wali Kota Batam.

"Sebagai mitra koalisi, kami mengingatkan pemerintah untuk tidak melanggar undang-undang. Sebaiknya pemerintah duduk bersama dengan DPR RI mengevaluasi semua permasalahan terkait Batam sehingga semua keputusan yang diambil tidak menabrak undang-undang," tandasnya. (Sindonews)

(Dani Jumadil Akhir)