Gubernur DKI Jakarta: Siap Kelola Transportasi Jabodetabek

 JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta siap menjadi leading sector dalam penataan transportasi di kawasan Jabodetabek. Pembenahan moda transportasi massal di Jakarta dilakukan terlebih dulu sebelum menambah jangkauan ke luar Ibu Kota. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pengelolaan transportasi di Jakarta dan sekitarnya harus dibuat sederhana di mana perencanaan transportasi dan kawasan diintegrasikan menjadi satu.

Jokowi juga mempertanyakan siap atau tidak Pemprov DKI memegang kendali pengelolaan transportasi tersebut. “Secara prinsip DKI siap. Kemarin arahnya akan mulai dengan penataan di wilayah Jakarta kemudian baru nanti keluar dan arahnya menambah jangkauan angkutan massal,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta.

Menurut dia, salah satu masalah yang dihadapi di Jakarta adalah transportasinya direncana kan sendiri lalu kawasannya merencanakan sendiri. Untuk itulah, mengapa dibicarakan digabung menjadi satu supaya perencanaan transportasi mencerminkan perencanaan kawasan.

Kewenangan mengatur kawasan adalah Pemprov DKI. Artinya, apabila pengaturan transportasi umum massal menjadi satu dengan pengaturan kawasan, akan sangat memudahkan. “Inti pesannya bagaimana perencanaan transportasi bisa mengintegrasikan antarmoda sekaligus mengintegrasikan antara transportasi dengan perencanaan kawasan,” ungkapnya.

Baca Juga: Pemerintah Akan Integrasikan Transportasi Jabodetabek

Menurut Anies, adapun kerugian kemacetan di Jabodetabek per tahun bukan Rp65 triliun, melainkan Rp100 triliun. Angka tersebut menunjukkan betapa sulitnya mengatur angkutan umum di Jakarta apabila kewenangannya tersebar.

Pemprov DKI akan mencoba mengembangkannya seperti membangun banyak lahan parkir yang tidak hanya di Jakarta, tapi juga di luar Jakarta. Dia telah meminta pemerintah daerah di kota-kota penyangga untuk mengusulkan kajian lokasi pembangunan lahan parkir.

Selain itu, dia juga meminta PT MRT Jakarta dan PT Transportasi Jakarta menyusun rencana pengintegrasian sekaligus perluasan jangkauan sebab saat ini baru sekitar 20% lebih warga DKI dan wilayahnya menggunakan angkutan umum.

“Dari situ kemudian kita bisa menambah armada dan lain-lain. Yang tidak kalah penting mengintegrasikan juga dengan KRL Commuter Line. Nah , ini yang masih fase pembicaraan,” ujar mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menuturkan, integrasi moda transportasi massal menjadi esensi utama apabila bicara peningkatan transportasi. Itu merupakan fokus Gubernur Anies yang terus meninjau langsung perkembangan infrastruktur dan layanan transportasi.

“Gubernur sangat concern masalah integrasi. Harus dipastikan MRT terintegrasi dengan Transjakarta dan lainnya. Beliau turun langsung meninjau itu,” ungkapnya. Dia berharap Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sebagai fasilitator pemerintah pusat dan daerah dapat mengingatkan kembali betapa pentingnya integrasi antar moda transportasi.

DKI siap membantu mengembangkan integrasi salah satunya yang telah dilakukan melalui sistem satu arah di Jalan KH Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat yang kompensasinya mengoperasikan bus Transjakarta dari Stasiun Gondangdia menuju Stasiun Tanah Abang.

“Itu bukti bahwa integrasi bukan hanya sebagai feeder, tapi penyatu dua simpul moda transportasi,” ujarnya. Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengaku masih menanti langkah lanjutan yang akan dilakukan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait percepatan integrasi antarmoda transportasi di wilayah Jabodetabek.

Maka itu, dia enggan bercerita lebih lanjut karena percepatan ini baru akan dirumuskan dan dipimpin Wapres JK. “Kami masih menunggu strategi yang akan disiapkan Wapres.

Kami akan intensifkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Pak Presiden khawatir kalau kita tidak cepat-cepat nanti kita terlalu lama menghadapi permasalahan transportasi, kemacetan, serta kesemrawutan,” kata Bambang.

(Bima Setiyadi)

(Kurniasih Miftakhul Jannah)