Mahalnya Tol Trans Jawa hingga Dibukanya Seleksi Pegawai Kontrak Pemerintah

JAKARTA - Asosiasi Logisitik Indonesia (ALI) mengeluhkan tingginya tarif Tol Trans Jawa. Mereka menyebut jika tarif Trans Jawa untuk truk pengangkut logisitik mencapai Rp1,3 juta.

Sementara itu, pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 akan dibuka pada Jumat (8/2/2019). Dalam pendaftaran pegawai kontrak setara PNS ini, terdapat beberapa perjanjian kerja yang berlaku.

Di sisi lain, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menilai dulu Tol Laut adalah program yang menjadi olok-olok karena dinilai tidak akan berhasil menekan disparitas harga bahan pokok di wilayah Indonesia Timur.

Ketiga berita tersebut merupakan berita-berita populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya:

Jasa Marga Bersedia Turunkan Tarif Tol Trans Jawa, Asal...

Asosiasi Logisitik Indonesia (ALI) mengeluhkan tingginya tarif Tol Trans Jawa. Mereka menyebut jika tarif Trans Jawa untuk truk pengangkut logisitik mencapai Rp1,3 juta.

Menanggapi hal tersebut, Corporate Finance Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) Eka Setia Adrianto mengatakan, pihaknya bisa saja menurunkan tarif tol sesuai kemauan para pengusaha. Akan tetapi, pemerintah harus memberikan insentif agar perusahaan tidak merugi.

"Iya (harus ada insentif) agar return-nya terjadi, jadi win-win lah. Kalau deal itu agar sama-sama senang," ujarnya saat ditemui di Menara BCA, Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Baca Juga: YLKI: Tol Trans Jawa Sepi karena Tarif Mahal

Eka menambahkan, dalam menentukan tarif, pihaknya tidak hanya sembarang menetapkannya. Perseroan sudah memiliki perhitungan tersendiri mengenai tarif ini.

Dirinya mencontohkan, biasanya dalam menetapkan tarif tol akan menghitung biaya investasi yang digelontorkan dengan masa konsesi yang diberikan. Semakin panjang masa konsesi semakin murah pula tarif tol yang diberikan.

Dalam penetapan tarif Tol Ngawi-Kertosono. Semestinya tarif ruas tol itu sebesar Rp1.200 per km, namun pemerintah meminta tarif hanya Rp1.000 per km dengan catatan adanya perpanjangan masa konsesi ke Jasa Marga.

"And then waktu itu konsesinya dinaikkan dari semula 35 tahun ke 50 tahun, jadi return-nya terjaga. Itu kan win-win tuh, tapi belum tentu semua ruas bisa ditreatment sama," jelasnya.

Baca Juga: Jasa Marga Bersedia Turunkan Tarif Tol Trans Jawa, Asal...

Eka menambahkan, mengenai tarif tol ini sendiri sebetulnya bukan hanya protes saja yang diterima Jasa Marga. Namun ada beberapa pihak juga yang justru mengaku bahagia dengan adanya jalan tol ini.

Sebab menurut mereka, adanya jalan tol ini bisa memangkas waktu tempuh. Contohnya adalah Tol Trans Jawa begitu memotong waktu tempuh truk logistik untuk rute Merak Banten-Pasuruan, dari semula 28 jam 3 menit menjadi 15 jam 38 menit.

"Saya lihatnya time travel yang lebih cepat harusnya dia bisa dorong produktivitas di revenue streamnya, sehingga secara return mereka tetap untung," jelasnya.

Dibuka Besok, Ini Isi Perjanjian Kerja Bagi Pekerja Honorer Setara PNS

Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 akan dibuka pada Jumat (8/2/2019). Dalam pendaftaran pegawai kontrak setara PNS ini, terdapat beberapa perjanjian kerja yang berlaku.

Mengutip Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 18, tertulis beberapa perjanjian kerja yang berlaku untuk PPPK, yaitu

a. Tugas

b. Target kerja

c. Masa perjanjian kerja

d. Hak dan kewajiban

e. Larangan

f. Sanksi

Mengenai masa perjanjian kerja, dalam PP No.49 Tahun 2018, masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK paling singkat satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan juga berdasarkan penilaian kinerja. Selain itu, perpanjangan hubungan perjanjian kerja bagi PPPK yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya paling lama, yaitu lima tahun.

Asal tahu saja, pendaftaran yang dibuka untuk PPPK, yaitu bagi para pendaftar bekas tenaga honorer di bidang kesehatan, pendidikan dan pertanian.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, pendaftaran dilakukan serentak hingga 23 Februari mendatang.

"Besok sudah buka pendaftaran. Paling diutamakan adalah guru honorer, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian, kemudian tenaga-tenaga fungsi teknis lain yang umumnya mereka (terkendala) karena umur," kata Syafruddin usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla seperti dikutip Antaranews, di Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Dulu Diolok-olok, Kini Tol Laut Buktikan Mampu Turunkan Harga

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menilai dulu Tol Laut adalah program yang menjadi olok-olok karena dinilai tidak akan berhasil menekan disparitas harga bahan pokok di wilayah Indonesia Timur.

"Ini program Tol Laut semula semua orang sangat skeptis, banyak yang menjadikan olok-olok, tapi Pak Jokowi dengan tegas melanjutkan," kata Enggartiasto dalam seminar nasional bertajuk "Melanjutkan Konektivitas Membuka Jalur Logistik dan Menekan Disparitas Harga" di KM Dorolonda, Pelabuhan Tanjung Perak, dikutip dari Antara News, Surabaya, Senin (4/2/2019).

Dia mengatakan untuk menekan disparitas harga yang perlu dibangun adalah infrastrukturnya terlebih dahulu, salah satunya dengan Tol Laut.

"Ini harga yang harus kita bayar. Kita kapan mau bangun Indonesia Timur selama infrastruktur tidak terbangun," katanya.

Apabila disparitas masih ada di antara Indonesia Barat dan Timur, menurut Enggar, artinya keadilan belum terwujud.

"Maluku di Papua belum sama, disparitas masih ada, ini menunjukkan tidak ada keadilan," katanya.

Enggartiasto mengaku masih adanya egosektoral dalam implementasi tol laut, untuk itu diperlukan koordinasi, terutama terkait bongkar muat dan informasi akurat mengenai kebutuhan serta potensi di suatu daerah.

"Bukan masalah terjadi di Pelindo tapi di bongkar muat kita akan segera menyesuaikan pekerjaan rumah kita dengan kementerian terkait kapan di sana panen kapan daerah di sini membutuhkan," katanya.

Dalam kesempatan sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan harga bahan pokok di wilayah Indonesia Timur rata-rata sudah turun 15-20%.

Dia menyebutkan tahun ini juga akan ditambah 100 kapal untuk tol laut yang diberikan 50 kapal untuk BUMN dan 50 kapal untuk swasta.

"Ditambah subsidi angkutan kita 'all out' bukan hanya subsidi, angkutan kapalnya pun kita siapkan. Di pulau-pulau, seperti Morotai sudah minta kapal bergerak dari Barat ke Timur," katanya.

Dia menambahkan tol laut juga berpotensi untuk merebut pasar kargo udara karena saat inu harganya bersaing.

"Jakarta ke Bitung kalau hari itu laku, kalau dua minggu sulit bersaing. Sekarang muatan tol laut 80%, kalau muatannya baliknya 80% juga Pak Enggar, kita enggak perlu subsidi," katanya.

(Feby Novalius)