LRT Kelapa Gading-Velodrome Beroperasi Maret, Berapa Tarifnya?

JAKARTA – Light rail transit (LRT) Kelapa Gading-Velodrom segera beroperasi akhir Maret 2019. Progres pembangunan kereta ringan per 21 Februari secara keseluruhan sudah mencapai 99,4%.

”Karena bagian sinyal dan depo belum selesai, akhir Maret baru dioperasikan. Tidak ada kendala lain. Jadi, kita tunggu konstruksi berkaitan dengan sinyal dan depo selesai,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, kemarin.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah berkoordinasi dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk selanjutnya disertifikasi demi me mastikan keselamatan dan keamanan pengoperasian LRT.

”Selesainya kira-kira pertengahan Maret, setelah itu kita sertifikasi. Sertifikasi itu rampung sekitar 1-2 minggu,” katanya.

Baca Juga: Menhub: Akhir Maret LRT Jakarta Dioperasikan

Mengenai tarif LRT Kelapa Gading-Velodrom nanti akan ditetapkan Pemprov DKI Jakarta. Ditjen Perkeretaapian Kemenhub juga telah melakukan uji sarana LRT terhadap delapan trainset (16 sarana/ kereta) yang bakal dioperasikan. Dari delapan trainset itu, empat trainset telah terbit sertifikat pengujian dan empat lainnya dalam proses penerbitan.

Berdasarkan timeline dari Ditjen Perkeretaapian, pada 4 Maret 2019, Ditjen Perkeretaapian akan melakukan safety assesment atau penilaian aspek keselamatan tahap dua (selengkapnya lihat infografis).

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) bidang Perkeretaapian DKI Jakarta Aditya Dwilaksana mengatakan, Pemprov DKI harus segera mengumumkan besaran tarif untuk LRT maupun mass rapid transit (MRT) yang beroperasi pada Maret nanti. Dua moda transportasi massal itu membutuhkan subsidi yang seharusnya disesuaikan saat awal pembahasan APBD 2019.

”Besaran subsidi harus disesuaikan dengan hitungan tarif yang diputuskan. Maka itu, tarif mestinya dikeluarkan jauh-jauh hari sebelum dioperasikan,” ujar Aditya.

Baca Juga: Sampai Kapan LRT Palembang Disubsidi?

Selain memengaruhi besaran subsidi, lambatnya keputusan tarif juga berpengaruh terhadap tiket pembayaran yang perlu diintegrasikan dengan entitas kartu perbankan lainnya agar masyarakat cukup menggunakan satu kartu dalam menggunakan moda transportasi massal.

Menurut dia, tarif MRT maupun LRT direncanakan berdasarkan jarak per kilometer. Artinya, bila mau dioperasikan Maret mendatang, dengan integrasi kartu perbankan lainnya, setidaknya dibutuhkan waktu dari sekarang untuk memprogram kartu sesuai besaran tarif per kilometer.

Berdasarkan informasi yang diterima, tarif MRT dan LRT akan diumumkan bersamaan. Pemprov DKI menginginkan tarif LRT berjarak 5,6 kilometer langsung terintegrasi dengan tarif bus Transjakarta Velodrom-Dukuh Atas.

Sementara LRT dan Transjakarta di bawah dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbeda. ”Nah, menyatukan dua BUMD dengan masing-masing subsidi itu yang menjadikan prosesnya lama, padahal targetnya Maret beroperasi,” ujar Aditya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, tarif MRT maupun LRT seharusnya dibahas terlebih dulu bersama DPRD sebelum diputuskan dan diumumkan Pemprov DKI. Apalagi tarif itu merupakan subsidi public service obligation (PSO) yang berasal dari APBD.

”Itu kan harus persetujuan DPRD. Nggak bisa kalau gubernur mau umumin sendiri. Orang belum dibahas oleh kita,” ujarnya.

Prinsipnya, DPRD tidak akan mempermasalahkan berapa besaran subsidi yang diberikan untuk pelayanan transportasi umum. Bahkan, dia mengusulkan lebih baik diberi subsidi penuh agar masyarakat gratis menggunakan angkutan umum dan tujuan mengurai kemacetan bisa terwujud. Asisten Perekonomian Sekretariat Daerah DKI Jakarta Sri Haryati mengaku telah mengirimkan surat ke DPRD agar segera membahas besaran subsidi MRT dan LRT.

Pemprov DKI akan mengumumkan tarif apabila subsidi sudah dibahas bersama DPRD. Dia telah mengalokasikan subsidi LRT dan MRT pada APBD 2019. Untuk LRT menerima subsidi sebesar Rp327 miliar, sedangkan MRT disubsidi Rp672,3 miliar. (Bima Setiyadi/Sindonews)

(Dani Jumadil Akhir)