Tol Sumatera Pacu Ekspor Indonesia ke Asia dan Eropa

Ketimpangan pertumbuhan ekonomi maupun inflasi antardaerah di Pulau Sumatera tidak terlalu jauh. Kondisi ini berbeda dengan wilayah Indonesia Timur yang masih didominasi Pulau Sulawesi. Karena itu, Arif menilai, pemerintah sudah tepat memberikan prioritas terhadap pembangunan Tol Trans Sumatera. Dia menganggap Pulau Sumatera mempunyai pemasukan tinggi namun ketimpangan rendah. Sedangkan di Pulau Jawa pemasukan tinggi ketimpangan tinggi.

”(Pulau) Jawa bisa ke jasa karena masyarakat di Pulau Jawa lebih banyak middle up ke jasa dan pengalaman,”kata Ari. Ari dalam paparannya menjelaskan, investasi swasta lebih banyak menunggu peluang usaha yang ditimbulkan pertumbuhan ekonomi ketimbang melakukan inisiatif awal (moving ahead of the curve). Hal ini menjelaskan mengapa pemerintah mengambil inisiatif memusatkan diri pada pemberian stimulus perekonomian melalui pembangunan infrastruktur yang mendorong permintaan masyarakat dan sekaligus menciptakan kapasitas produksi nasional. Ari menganggap kebijakan ekonomi yang sejauh ini dilakukan pemerintah sudah tepat.

Baca Juga: Resmi Beroperasi, Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Gratis Selama Satu Bulan

Ekonomi tidak hanya dilihat pada pertumbuhan ekonomi, namun juga angka inflasi atau daya beli. Sebab akan menjadi sia-sia jika pertumbuhan ekonomi tinggi namun inflasi tinggi. Apalagi di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, pertumbuhan ekonomi tinggi juga menjadi tidak ada gunanya. Perselisihan dagang dan ketidakpastian Brexit membuat kondisi ekonomi global tidak menentu. Direktur Utama Hutama Karya (HK) Bintang Perbowo berterima kasih pada pemerintah telah memberikan penugasan untuk membangun Tol Trans Sumatera. Sejauh ini pemerintah tidak hanya memberikan bantuan pendanaan, tapi juga memberikan jaminan pada HK untuk mendapatkan pendanaan dari luar pemerintah.

Dengan jaminan dari pemerintah, maka bunga pinjaman menjadi relatif kecil, yaitu sekitar 8-8,5% selama 25 tahun. Bintang mengatakan, pendanaan dari luar pemerintah, yaitu dari Himbara dan asing dengan porsi 50-50%. Sedangkan penyertaan modal pemerintah pada 2019 ini mencapai 10,5 triliun dan dana dari sindikasi mencapai Rp33 triliun. ”Cara kita mengurangi defisit modal yang kita gunakan dengan membangun industrial plant di koridor tol (Trans Sumatera),” kata Bintang. Dia menargetkan pada 2019 ini revenue HK naik menjadi 34,32 triliun dari 26,54 triliun pada 2018. Sedangkan laba bersih menjadi Rp2,20 triliun pada 2019 dibandingkan Rp2,21 triliun pada 2018. ”Ini terjadi karena ada biaya bunga yang harus dibebankan,” katanya. Sementara itu, Ebitda pada 2019 ditarget 5,27% meningkat dari 3,26% pada 2018.

Tingkatkan Penerimaan Pajak

Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Brahmantio Isdijoso mengatakan, pemerintah tidak hanya memberikan dukungan dalam penyertaan modal pada HK, tapi pihaknya juga memberikan dukungan konstruksi, aset, dan penjaminan. Dengan cara ini, maka HK akan lebih mudah mendapatkan pendanaan dari pihak luar. ”Jadi, bagaimana pemerintah tidak hanya memberikan penugasan, tapi juga bagaimana instrumen lainnya termasuk pembiayaan,”kata Bram. Karena itu, penugasan pada HK akan menjadi komprehensif.

Dengan pembangunan Tol Trans Sumatera, maka diharapkan juga berdampak pada penerimaan negara atau economic return. Keberadaan Tol Trans Sumatera akan meningkatkan penerimaan pajak pada PPh, PPN, dan pajak lainnya, dengan rata-rata pertumbuhan Rp86 triliun per tahun. Begitu juga dengan penambahan penerimaan asli daerah (PAD) rata-rata Rp9,7 triliun per tahun. Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, pada 2019 ini pihaknya akan menganggarkan sekitar Rp571 triliun untuk pembangunan jalan dari 2105- 2019 dengan panjang 1.350 km. Herry mengatakan, PNM dari pemerintah sekitar Rp5,6 triliun hanya bisa membangun jalan sekitar 60 km, maka harus mencari ruang lain dalam pendanaan.

”Salah satunya sebenarnya melakukan cross subsidy kontribusi tol di Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Japek itu telah menyubsidi sekitar 15 km jalan tol di Sumatera,”katanya. Selain skema pembiayaan, PUPR juga memperhatikan pembangunan koridor, seperti kawasan industri, jalur kereta api, transmisi, maupun utilitasnya. Sejauh ini Tol Trans Sumatera juga mempertimbangkan hal-hal tersebut.

(Djaka Susila)

(Kurniasih Miftakhul Jannah)