Selain itu mulai bermunculan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mempermudah pengurusan berbagai izin dalam satu atap. Bahkan terkait perizinan pemerintah berusaha menyederhanakannya pengurusannya melalui sistem One Single Submission (OSS). Sistem registrasi modern, cepat dengan data terpadu yang dapat memangkas banyak rantai birokrasi.
"Ini arah birokrasi yang diinginkan publik yaitu birokrasi yang melayani dan memudahkan setiap masyarakat mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik," ucap JK.
Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia merupakan modal utama menghadapi revolusi industri 4.0 dan untuk mewujudkan Asean sebagai the next big thing region. "Saat ini eranya Industri 4.0 di mana segala hal bersentuhan dengan digital. Bahkan manusia lebih lama berinteraksi melalui dunia digital daripada fisik," ungkap Wapres Jusuf Kalla.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Syafruddin mengatakan, keberhasilan yang telah diraih pemerintah selam 10 tahun menjalan reformasi birokrasi diantaranya meningkatnya penerapan sistem merit melalui rekrutmen berbasis TI, efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran yang fokus pada prioritas, akuntable dan transparan.
Baca Juga: Reformasi Birokrasi Ubah Zona Nyaman Wujudkan Pemerintahan Berkelas Dunia