Isu Reshuffle Menguat, 4 Menteri Ekonomi Ini Layak Dipertahankan

JAKARTA - Mendekati masa jabatan terakhir kabinet Jokowi-JK, isu reshufle berhembus dan hangat dibicarakan publik.

Terkait hal itu, pengamat politik dan pengajar universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai bila reshuffle benar akan dilakukan oleh Presiden Jokowi maka setidaknya ada 4 Menteri yang perlu dipertahankan oleh Jokowi.

“Mereka adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro,” ujar pengamat politik dan pengajar Universitas Paramadina Hendri Satrio di Jakarta, kemarin.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. dinilai mampu menter jemahkan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang infrastruktur dan menjalankannya dengan baik.

“Basuki adalah garda terdepan dalam menghadirkan prasasti simbol pembangunan Jokowi. Menteri Basuki bisa dikatakan sangat jitu menerjemahkan visi Jokowi terkait infrastruktur,” ujar Hendri Satrio.

 Baca Juga: Soal Isu Reshuffle, NasDem: Sudah Injury Time, Lebih Baik Tunggu Kabinet Baru

Kedua, menurut Hendri, menteri yang layak dipertahankan adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Kendati berbagai kebijakannya juga memunculkan polemik, tapi kebijakan keras Susi dalam usaha meningkatkan produk per ikanan patut diacungi jempol. “Gayanya yang lugas membuat dirinya dianugerahi julukan the next people championoleh banyak kalangan,” imbuhnya.

Ketiga adalah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Menurutnya, kebijakan Amran yang sangat memperhatikan kesejahteraan petani mampu menggenjot hasil pertanian secara signifikan.

“Amran berhasil menjaga stok keamanan pangan yang membuat rakyat lebih nyaman, sebab ketersediaan pasokannya aman. Kebijakan Menteri Amran minim protes dari rak yat dan khalayak pertanian,” katanya.

Selanjutnya, menteri yang layak dipertahankan adalah Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

“Kajian perencanaan yang tepat dan akurat membuat Jokowi lebih mudah menetapkan kebijakan strategis. (Kajian perencanaan) yang terbaru adalah keputusan tentang pemindahan Ibukota Negara,” kata Hendri Satrio.

Menurut Hendri Satrio, sejumlah nama lain yang memang sangat dekat dengan Presiden Jokowi dan sangat mungkin masih dipertahankan antara lain Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Menko Kemaritim Luhut Binsar Pandjaitan.

“Menteri Luhut dan Menteri Pratikno memang dikenal dekat dengan Presiden Jokowi dan sangat mungkin masih dipertahankan,” pungkasnya.

 Baca Juga: Isu Reshuffle, Menko Luhut: Tanya Presiden

Di sisi lain, pengamat politik dan pertanian, Prof Tjipta Lesmana menilai analisis pengamat ekonomi INDEF (Insititute for Development of Economics and Finance), Bhima Yudhistira tentang pertanian tidak akurat. Hal itu memberikan kesan Bhima tidak memahami perkembangan sektor pertanian, khususnya dalam era pemerintahan Jokowi.

“Data yang digunakan jauh dari valid dan tendensius,” ucap Tjipta di Jakarta, kemarin. Pertama, data BPS mencatat volume ekspor pertanian melonjak 26,9%. Jika, pada 2013 sebesar 33,5 juta ton, tahun 2018 meningkat menjadi 42,5 juta ton.

“Apa ini bukan suatu keberhasilan? Begitu juga PDB pertanian tumbuh 3,7%. Jika dua tahun yang lalu angkanya Rp969 triliun, tahun lalu men ca pai Rp1.005 triliun. PDB per tanian tumbuh melebihi tar get 2018 sebesar 3,5%,” sebut Tjipta.

Kedua, selama 4,5 tahun pemerintahan Jokowi-JK, inflasi bahan pangan juga menurun. Jika pada 2013 termasuk tinggi, kenyataannya Indonesia mampu menekan inflasi perta ni an dari 10,57% pada tahun 2014 menjadi 1,26% tahun 2017.

Tjipta Lesmana juga menyinggung ekspor Indonesia ke Argentina berupa kelapa, kakao, cengkeh, kapas, pala, kelapa sawit, karet dan lainnya yang mencapai lebih dari Rp600 miliar. Ekspor buah ke Argentina juga mulai dirintis oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

Hal lain yang juga digaris bawahi oleh Tjipta Lesmana adalah kenaikan sangat signifikan dalam investasi di sektor pertanian. Jika pada 2013 investasi sek tor pertanian hanya Rp29,3 triliun, tahun 2018 mencapai Rp61,6 triliun.

Total investasi sektor pertanian secara kumulatif dari 2013 hingga 2018 mencapai lebih Rp250 tri liun. Masih menurut angka BPS, pemerintahan Jokowi juga berhasil menurunkan tingkat kemiskinan di pedesaan.

Menurut BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) Pertanian 2018 sebesar 102,46, naik 0,42% dibandingkan tahun 2014 sebesar 102,03. Memang diakui oleh Tjipta, kenaikan ini belum menggembirakan, sehingga semua pemangku kepentingan di bidang pertanian masih harus bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan kesejahteraan kaum tani.

“Dari aspek pemberantasan korupsi, kami kira Kementan era Jokowi sudah menggoreskan prestasi yang pantas dibanggakan. Amran Sulaiman bahkan berani mengundang KPK untuk berkantor di Kementan, memeriksa langsung tata-kelola di kementerian tersebut,” tutur Tjipta.

Di era sebelumnya, sambungnya, Kementan terkenal sebagai salah satu kementerian yang ‘kotor’. Untuk itu, KPK telah memberikan penghargaan khusus kepada Kementan.

Sementara itu, pada 2016 BPK mem berikan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kementan, antara lain, karena tata kelola administrasinya yang dinilai bagus dan trans paran.

“Tentang swasembada beras, analisis Bhima, tampaknya, juga harus dikoreksi.

Apakah betul Indonesia sam pai sekarang masih gagal mencapai swasembada beras? Yang dicatat sebagai data oleh Bhima mung kin impor beras pada 2018 sekitar 3 juta ton. Padahal impor tersebut hanya diperuntukkan bagi kebutuhan industri tertentu seperti pakan,” bebernya.

Sampai sekarang beras yang diimpor tahun 2018 masih disimpan di gudang alias belum di konsumsi.

“Tapi, pada tahun 2016-2017 Indonesia benar-benar tidak impor beras,” imbuhnya.

Secara keseluruhan, Tjipta menegaskan prestasi Kementan di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman sulit dibantah. Presiden Jokowi sen diri beberapa kali secara terbuka memuji kinerja Amran Sulaiman.

“Bahwa di sana-sini ada suara miring yang menghantam Pak Amran. Ini boleh jadi bermotifkan politik untuk mem pengaruhi Presiden Jokowi mencopot Amran pada kabinet barunya pascadilantik 20 Oktober 2019 mendatang,” tegasnya.

Lebih lanjut Tjipta menyebutkan pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu 2019 masih lima bulan lagi. Tapi kasak-kusuk tentang susunan kabinet baru sudah merebak di masyarakat.

“Bisa saja sudah ada orang-orang yang ngebet jadi Menteri Pertanian dengan membonceng pengamat dan akademisi tertentu untuk menjatuhkan Amran. Ya kita buktikan saja nanti apakah Amran dilengserkan atau tetap dipakai Jokowi sebagai Menteri Pertanian,” katanya.

(Dani Jumadil Akhir)