PPh Badan Dipangkas Jadi 20%, Pendapatan Negara Hilang Rp87 Triliun

Menurutnya, penurunan PPh masih dimungkinkan seiring dengan perluasan basis pajak pasca tax amnesty, berlakunya pertukaran informasi per pa jakan otomatis atau automatic exchange of information (AEOI) serta peningkatan pengawasan wajib pajak. Dia menekankan, penerapan aturan itu harus tetap memperhitungkan dampak penurunan penerimaan dalam jangka pendek.

“Secara umum tarif pajak yang kompetitif dapat menjadi perangsang bagi investor untuk menginvestasikan dananya di Indonesia meski belum terdapat bukti empiris yang kuat bahwa penurunan tarif PPh berkorelasi positif dengan kenaikan tax ratio,” ujarnya.

Dia menerangkan, Indonesia pernah menurunkan tarif pajak tahun 2000 dan 2008 dan hasilnya tidak diikuti peningkatan rasio pajak secara signifikan. Secara umum tarif PPh badan Indonesia juga bukan yang tertinggi di ASEAN.

“Tarif PPh badan kita saat ini 25%, sedangkan tarif PPh orang pribadi tertinggi kita 30% (tarif progresif 5%-30%). Kita bandingkan tarif PPh badan kita dengan Filipina (30%), Myanmar (25%), Laos (24%), Malaysia (24%), Thailand, Vietnam, Kamboja (20%), Singapura (17%),” paparnya.

Sementara untuk PPh orang pribadi, tarif tertinggi Indonesia 30%. Bandingkan dengan negara lain, India (30%), Vietnam, Thailand, Filipina, AS (37%), Korea Selatan (42%), China, Afrika Selatan, Inggris (45%), Belanda (52%), Denmark (55,8%), Jepang (56%), Swedia (61,85%).

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, tarif PPh badan tidak dapat diturunkan secara ekstrem. Lebih baik dilakukan dua langkah. Pertama diturunkan dari 25% menjadi 22% untuk waktu dua tahun, lalu dievaluasi tren dan pengaruhnya ke penerimaan dan investasi. Jika positif dapat diturunkan selanjutnya ke 18%,” kata Yustinus.

(Dani Jumadil Akhir)