Kacau, Perizinan di RI Masih Bikin Investor Bingung

JAKARTA - Iklim investasi Indonesia belum mampu memikat investor asing. Hal itu tercermin dari enggannya perusahaan asing merelokasi bisnisnya ke Indonesia dari China, akibat perang dagang yang terjadi.

Kondisi ini dikeluhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena berdasarkan data Bank Dunia, dari 33 perusahaan yang keluar dari China, 23 memilih Vietnam sebagai tempat relokasi. Sedangkan 10 sisanya ke Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Tak ada satu pun yang ke Indonesia.

 Baca Juga: Jurus 16 Paket Kebijakan hingga Insentif Fiskal tapi Investor Tak Lirik RI, Ada Apa?

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, ada beberapa permasalahan dalam iklim investasi di Indonesia. Di antaranya, sistem perizinan usaha terpadu atau Online Single Submission (OSS) yang belum sempurna.

 

Dia menyatakan, masih ada poin yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan sistem OSS yang diluncurkan sejak Juli 2018 itu. Seperti terjadinya miskoordinasi antara kementerian/lembaga (K/L).

"Miskoordinasi itu terkait kelengkapan dokumen yang perlu dipersiapkan investor," ujarnya kepada Okezone, Kamis (5/9/2019).

 Baca Juga: Kalah Saing dari Vietnam, Indonesia 'Sakitnya' Tuh di Sini

Selain itu, kebijakan OSS juga seringkali di berbuntut jalan buntu di tingkat pemerintah daerah. Lantaran, tidak semua pemerintah daerah mempunyai desk khusus yang mengurus OSS.

"Hal ini yang seringkali dari berbagai diskusi dengan pengusaha atau investor menjadi faktor penghambat investasi di Indonesia," ungkapnya.

 

Yusuf juga menilai, meski Pemilu 2019 sudah berjalan dengan baik, namun hal itu bukan satu-satunya pertimbangan investor untuk menanamkan dana di Indonesia. Kata dia, investor juga melihat prospek ekonomi, kerentanan ekonomi, dan daya saing tenaga kerja suatu negara.

"Di mana dari ketiga poin itu, Indonesia masih mempunyai pekerjaan rumah (PR). Memang ekonomi Indonesia tetap tumbuh di tengah gejolak global, namun sangat rentan karena masih mempunyai PR dalam mengelola defisit transaksi berjalan," katanya.

(Dani Jumadil Akhir)