"Kita harus belajar dari negara lain, kalau kita mau menertibkan kita harus memberikan semacam efek jera," tambahnya.
Selain itu soal memperpanjang SIM dan KTP, dia menjelaskan, memang mereka harus memiliki kartu JKN karena itu adalah sebuah bentuk sanksi yang membuat masyarakat akan tertib membayar iuran premi.
"Tapi konteksnya adalah ketika masyarakat membuat atau memperpanjang SIM, kita tanyakan sudah ada kartu JKN atau belum. Kalau belum akan di sosialisasikan secara baik-baik," imbuhnya.
(Fakhri Rezy)