JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, akan mengambil langkah investigasi terkait adanya fenomena 'desa palsu' yang bermunculan untuk mendapatkan alokasi dana desa dari pemerintah pusat. Menurutnya desa palsu itu hanya nama yang bahkan penduduknya saja tidak ada.
Ani, sapaan akrabnya, mengatakan fenomena ini diketahuinya setelah terbentuknya Kabinet Indonesia Maju di pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun pembentukan kabinet dilakukan pada 23 Oktober 2019 lalu.
Baca juga: Sri Mulyani Sebut Banyak 'Desa Palsu' Muncul demi Dapat Dana Desa
"Kami mendengarnya sesudah pembentukan kabinet dan nanti akan kami investigasi," ungkapnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/11/2019).
Dia menyatakan, dalam proses investigasi tersebut tentunya akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Untuk bisa mendalami desa-desa baru yang bermunculan tersebut, baik dari mekanisme pembentukannya hingga ke pengurusannya.
Baca juga: Dana Desa Naik Jadi Rp72 Triliun Lahirkan Entrepreneur Baru
Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data pasti dari desa di Indonesia, mengingat seluruh desa akan mendapatkan suntikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahunnya.
"Untuk menginventarisasi desa-desa di Indonesia, karena kemarin kami mendengar ada alokasi dana desa untuk desa yang ternyata baru saja dibuat. Jadi kami akan lihat karena sebetulnya ada mekanisme untuk pembentukan desa serta identifikasi mengenai pengurusnya," jelas Ani,
Baca juga: Kepala Bappenas Sebut Blockchain Bisa Optimalkan Dana Desa
Sebelumnya, fenomena 'desa palsu' disampaikan Ani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI saat memaparkan realisasi penyaluran dana desa. Saat itu dia menyebutkan banyaknya muncul desa palsu untuk mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat.