Menteri Basuki Belum Tanda Tangan Draft Perpres Holding BUMN Infrastruktur

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui belum menandatangani draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Infrastruktur. Meskipun dalam berbagai kesempatan, Menteri BUMN sebelumnya yakni Rini Soemarno mengaku draft pembentukan holding sudah ditangan Presiden Joko Widodo.

Menurut Basuki, untuk bisa menyetujui pembentukan holding dibutuhkan persetujuan dari berbagai Menteri sebelum disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Dari semua Menteri hanya dirinya saja yang belum setuju pembentukan holding tersebut.

 Baca juga: Holding Infrastruktur Terancam Batal di Tangan Erick Thohir, Ini Kata PUPR

"Sudah mungkin (di meja Jokowi), enggak tahu saya. Tapi kan iya kan harus diparaf beberapa menteri. Ada beberapa menteri yang paraf, saya belum," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

 

Menurut Basuki, alasan mengapa dirinya belum tanda tangani pembentukan ini adalah karena ditakutkan lelang proyek tidak lagi kompetitif. Karena yang biasannya semua BUMN ikut lelang hanya satu saja yang bisa ikut.

 Baca juga: Budi Gunadi Bereskan Investasi Saudi Aramco, Tiko Soal Jiwasraya

"Kalau misalnya sekarang berapa, ada 8, kalau jadi holding mungkin tinggal 3," ucapnya.

Lagi pula lanjut Basuki, jika hanya ingin membuat BUMN menjadi besar hal tersebut tidak bisa menjadi alasan untuk pembentukan holding. Karena saat ini dirinya memandang beberapa perusahaan karya sudah sangat besar.

 Baca juga: Pembentukan Holding BUMN Jawab Masalah Pangan RI?

"Apa dulu tujuannya, tujuan holding itu apa, wong sudah besar semua. Sudah besar sudah kuat. Kan ini sudah besar besar PP Waskita itu sudah 10 kali lipat dari dulu, tujuannya apa. Bukan berarti saya enggak setuju," jelasnnya.