JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) buka suara terkait diisukannya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menjadi Direktur Utama PT Garuda Indonesia menggantikan I Gusti Ngurah Askhara alias Ari Askhara. Publik menilai jika Susi cukup berpengalaman menjalankan bisnis penerbangan bersama Susi Air.
Baca Juga: Susi Pudjiastuti Main Air, Netizen: Dengar-Dengar Ibu Mau Jadi Dirut Garuda
Menanggapi hal tersebut Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pihaknya menerima seluruh masukan dari publik untuk mengisi posisi Dirut Garuda. Terutama jika sosok yang diajukan memiliki kapabilitas dan integritas yang cukup untuk mengisi posisi ini.
Hanya saja nantinya nama-nama yang diajukan ini tetap saja akan melalui seleksi dari Tim Penilai Akhir (TPA) tanpa terkecuali. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kandidat yang terbaik untuk mengisi bos Garuda Indonesia.
"Kalau ada isu-isu Bu Susi, masukan ke kantong kita. Itu masukan publik pada kita. Nanti kita seleksi juga," ujarnya dalam bincang santai di Media Center Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Baca Juga: Ketika Netizen 'Jagokan' Susi Pudjiastuti Jadi Dirut Garuda
Saat ditanya apakah saat ini nama-nama calon bos Garuda sudah terpilih, Arya membantahnya. Menurut Arya, saat ini pemerintah baru menyerahkan surat pengajuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Rencananya RUPSLB ini akan berlangsung 45 hari sejak hari Senin lalu. Artinya, RUPSLB akan berlangsung pada 22 Januari 2020.
"Nama belum ada tapi pengajuan RUPSLB sudah diajukan," ucapnya.