Lantik Pengurus IAEI, Sri Mulyani Soroti Isu SDM hingga Reformasi Ekonomi

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik kepengurusan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) periode 2019-2023. Adapun dirinya juga menjabat sebagai Ketua Umum IAEI.

Terdapat 359 pengurus yang dilantik, terdiri dari 59 Anggota Dewan Penasehat, 62 Anggota Dewan Pertimbangan, 232 Anggota Badan Pengurus Harian, dan 6 Koordinator Wilayah.

Baca juga: Sri Mulyani: Masih Banyak Profesi Makelar di Indonesia

Selain itu, juga dilantik kepengurusan IAEI pusat. Di antaranya terdapat Menteri BUMN Erick Thohir menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pengembangan Ekonomi Digital dan Keuangan Sosial Islam, dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmadjo sebagai Wakil Ketua Umum Pengelolaan Keuangan Islam.

"Ini memang kepengurusan yang sangat gemuk sekali, karena kami ingin se-inklusif mungkin. Kepedulian terhadap ekonomi islam Indonesia harus ditularkan pada seluruh stake holder (pemangku kepentingan)," ungkapnya saat acara pelantikan di Gedung Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

 

Dia menyatakan, kepengurusan baru ini diharapkan dapat meningkat sumbangsih IAEI dalam perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air. Sehingga bisa hadir menciptakan perbaikan ekonomi bagi seluruh umat Muslim dan rakyat di Indonesia.

Sri Mulyani bilang, pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini memiliki 5 fokus isu yang perlu diselesaikan, yakni kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, regulasi yang simpel, birokrasi yang efisien dan melayani, serta transformasi ekonomi. Dalam hal ini, IAEI juga harus terlibat dalam penyelesaian persoalan itu melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

 Baca juga: Sindir Artis Pamer Kekayaan, Sri Mulyani: Bayar Pajaknya yang Benar

"Kelimanya itu harus jadi bagian dari isu seluruh pengurus IAEI dalam memikirkan program kerja 4 tahun ke depan," katanya.

Menurutnya, ekonomi dan keuangan syariah perlu dibangun secara harmonis dan sesuai dengan program-program pemerintah, otoritas dan kementerian/lembaga terkait, serta pemikiran intelektual-intelektual Islam. Oleh sebab itu, dia meminta kepengurusan IAEI saat ini bisa meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan perekonomian di Indonesia.