Bahkan, lanjut dia, apabila Pemda tersebut kewalahan menggaji pegawai PPK. Maka pemerintah pusat yang membayar gajinya.
Baca Juga: Sri Mulyani Keluhkan Uang Negara Rp220 Triliun Menumpuk di Rekening Daerah
"Apabila kita lihat nanti lama-lama pemerintah pusat makin besar belanja untuk pensiun sementara pemerintah daerah merekrut hanya untuk membayar. Jadi ini mungkin sesuatu yang harus kita pikirkan," pungkas dia.
(Dani Jumadil Akhir)