Menurutnya, sekalipun pihak TNI, Porli, ataupun Kemenhan tetap terlibat dalam pengelolaan Asabri, namun harus yang memiliki kapabilitas terkait keuangan dan investasi. "Kalau TNI, maka yang profesional, yang ngerti soal uang," imbuh dia.
Penempatan profesional keuangan di Asabri menurut Luhut merupakan hal yang penting. Hal ini untuk menghalau adanya kerugian karena berinvestasi pada aset yang buruk.
Seperti diketahui, Asabri saat ini tengah menjadi sorotan karena diduga adanya tindakan korupsi di perseroan yang membuat kerugian senilai Rp10 triliun. Kerugian ini didorong penempatan investasi pada aset-aset berkinerja buruk atau saham-saham 'gorengan'.
"Jadi supaya jangan dibodoh-bodohi dengan permainan saham-saham, ini kan bisa di goreng-goreng," katanya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)