Dia menambahkan, pemerintah juga akan memperkuat peran Bakamla dalam menajaga pertahanan Indonesia melalui omnibus law. Menurutnya, perubahan perundang-undangan terkait Bakamla akan dilakukan setelah rampung Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan, yang rencananya akan diserahkan ke DPR pekan depan untuk dilakukan pembasahan.
"Setelah masuk ke parlemen, nanti butuh tiga bulan (pembahasan), setelah itu kita ajukan lagi omnibus menyangkut masalah Bakamla. Jadi, kewenangan itu intinya kita mau coast guard seperti negara lain. Jadi, enggak ada yang aneh-aneh, selama ini posisi itu tidak terlalu pas," kata dia.
(Feby Novalius)