MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Arab Saudi mengucurkan dana Rp1,45 Triliun untuk meningkatkan produktivitas nelayan dan petani di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan nota Kesepamahaman dalam rangka kerangka pelaksanaan proyek prioritas strategis RPJMN 2020-2024 tentang penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.
Penandatanganan Nota Kesepahaman yang dilakukan antara PT Indonesia Mecca Tower dengan PT Bayarind Artha Internusa meliputi Kerja sama Pengembangan Digitalisasi Rantai Pasok Pangan dengan Sistem Dompet Elektronik berbasis Syariah ini mendukung Major Project Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan dengan total investasi sebesar Rp 1,45 Triliun.
Baca Juga: Ke Australia, Presiden Jokowi Akan Jadikan Canberra Inspirasi Pembangunan Ibu Kota Baru
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, penandatanganan nota kesepamahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan baik pendapatan maupun produktivitas komoditas petani dan nelayan.
Selain itu, kerjasama ini juga sebagai salah satu batu loncatan untuk menuju perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan pertanian dan perikanan dari ketergantungan menjadi mandiri.
"Gagasan besar tentang korporasi petani tidak dapat dilepaskan dari kondisi saat ini, terdapat 1.029 klaster kawasan produksi komoditas pertanian yang belum terintegrasi dengan akses pasar. Dari sisi input, akses petani dan nelayan terhadap sumber daya produktif juga rendah, salah satunya ditunjukkan dengan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada sektor pertanian yang baru mencapai 23 persen,” ujarnya di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (10/2/2020).
Baca Juga: Tindak Lanjuti IA-CEPA, Presiden Jokowi Ingin Tingkatkan Perdagangan RI-Australia
Menurut Suharso, penandatanganan nota kesepamahanan ini juga sebagai langkah strategis tindak lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, Kementerian PPN/Bappenas mengambil peran penting di dalam memperkuat creative financing, yaitu dengan menggali sumber-sumber pembiayaan yang tidak hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dari pihak swasta dan masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga internasional, dengan tetap memperhatikan aspek kedaulatan dan kemandirian nasional.
Salah satu upaya penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan di dalam Proyek Prioritas Strategis (Major Project) adalah proyek digitalisasi rantai pasok pangan berbasis e-Wallet syariah. e-Wallet Syariah merupakan sistem pembayaran secara elektronik dengan menggunakan aplikasi digital yang akan memudahkan para petani dan nelayan untuk bisa membeli kebutuhan sehari-hari dan keperluan produksi, tanpa harus menunggu pendapatan dari hasil panen dan tangkap.