Impor Besi Bekas Dipermudah, Ini Alasannya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk merelaksasi impor scrap logam atau besi rongsokan. Hal ini untuk mendukung kinerja industri baja dan lainnya, karena scarp sangat dibutuhkan.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, kebutuhan scrap logam untuk mendukung hilirisasi sangat besar. Di mana kebutuhannya mencapai 9 juta ton per tahun.

Baca Juga: Impor Baja Disindir Jokowi, Menperin: Produksi Dalam Negeri Belum Cukup

"Terakhir juga diputuskan untuk scrap logam, agar juga dibuat relaksasinya untuk impor," ujarnya, di Istana Negara, Rabu (12/2/2020).

Menurut Agus, dengan relaksasi scarp logam ini, bisa mendukung produksi dari billet atau baja batangan setengah jadi yang selam ini dibutuhkan industri.

"Kita lihat bahwa kenapa sektor baja itu masih memberikan kontribusi terhadap defisit neraca dagang, karena berkaitan billet. Impor billet itu naik. Impor billet naik karena memang billet yang ada di scrap," tuturnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Soroti Impor Baja: Salah Satu Sumber Defisit Neraca Dagang

Jadi, kata Agus, billet yang diproses di dalam negeri belum memiliki bahan baku yang cukup. Padahal dengan mengolah scrap logam, bisa menghasilkan billet yang kemudian diproses menjadi bahan baku.

"Yang saya sebut scrap logam tadi. Kita bisa lihat bahwa harga per ton dari billet yang impor itu berbeda, yang impor dari luar negeri USD100 per ton lebih mahal dari pada billet yang diproduksi industri dalam negeri. Jadi kalau kebutuhan sisa impor scrap logam 4 juta ton per tahun, maka kalau tidak diproduksi dalam negeri akan ada defisit (hanya dari billet) sebesar USD400 juta per tahun. Artinya ada opportunity loss bagi industri dalam negeri sebesar USD400 juta per tahun," tuturnya.

Sementara itu, untuk aturan relaksasi ini sudah diputuskan juga dalam rapat terbatas dengan Presiden Jokowi. Di mana industri dalam negeri bisa mengimpor scarp logam.

(Feby Novalius)