JAKARTA - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) sudah ditandatangani. Hal ini agar dana pemerintah pusat yang ditransfer ke Pemda bisa efektif dan efisien.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, elektronifikasi transaksi pemda bisa mencegah terjadinya kebocoran pada anggaran di daerah. Lantaran, belanja maupun pendapatan daerah bisa dilacak karena ada jejak penggunaan dan penerimaan dari anggaran pemda.
Baca juga: Sri Mulyani: Soal Uang Negara, Kami Tidak Mau Hanya Sekadar Send
"Supaya ini tepat sasaran artinya tidak terjadi kebocoran-kebocoran. Jangan sampai kebocoran anggaran terjadi atau jadi seminimal mungkin," katanya, Jakarta, Kamis (13/2/2020).