MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Kantor perwakilan dagang Amerika Serikat di Badan Perdagangan Dunia (WTO) sejak pekan lalu menyebut Indonesia berstatus negara maju, bukan lagi negara berkembang.
Status baru Indonesia di mata AS itu dianggap tak berbasis realitas di lapangan. Sementara kelompok pengusaha yakin keringanan bea masuk akan tetap ada untuk bisnis ekspor mereka ke AS.
Baca Juga: AS Hapus Indonesia dari Daftar Negara Berkembang, BKPM Bentuk Tim Analis
Di sisi lain, pemerintah belum mengeluarkan satu pernyataan resmi terkait status Indonesia di mata AS di WTO.
Kepala Badan Perencanaan Nasional, Suharso Monoarfa, berharap Indonesia tetap mendapatkan tarif rendah. Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengklaim akan membahas status baru itu dengan pemerintah AS.
Airlangga mengatakan, berkata Indonesia tidak perlu khawatir merugi akibat status baru sebagai negara maju di mata AS. Airlangga berencana membincangkan ini dengan AS secara langsung. Kalaupun harga produk Indonesia yang masuk ke AS meningkat, ia yakin barang itu tetap laku karena memiliki daya saing.
"Justru kita berbangga, kita kan G20, kita sekarang ekonomi 15-16. Dan kita purchasing power parity kita nomor tujuh. Masa dianggap berkembang?" kata Airlangga seperti dikutip BBC Indonesia, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Baca Juga: AS Coret Indonesia dari Daftar Negara Berkembang, Kepala BKPM: Kita Cek Plus Minusnya
"Kita kadang-kadang sudah maju tapi enggak mau maju. Kalau biaya ekspor impor ada nanti perjanjian yang sedang diproses itu bisa diselesaikan bilateral. Kami optimis. Kita punya GSP hanya 20%," tuturnya.
Bukan hanya Indonesia, AS pada saat yang sama juga memberikan status negara maju di WTO kepada China, Brasil, India, dan Afrika Selatan.
Berbeda dengan pandangan AS terhadap status Indonesia di WTO, Dana Moneter Internasional (IMF) masih menganggap Indonesia sebagai negara berkembang. China, Brasil, India, dan Afrika Selatan pun menyandang status negara berkembang di mata IMF.