Raih Dukungan, Presiden Jokowi Ingin Terbitkan Perppu Revisi APBN untuk Pelonggaran Defisit

JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam penanganan virus Corona atau Covid-19. Salah satunya adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang merevisi UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara.

Adapun rekomendasi tersebut yaitu, Pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang merevisi UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terutama di penjelasannya. Revisi pejelasan yang memberikan kelonggaran defisit APBN dari 3% ke 5% dari PDB dan rasio hutang terhadap PDB tetap 60 persen.

 Baca juga: Ada Anggaran Khusus, Jokowi Pangkas Belanja Non Prioritas Atasi Virus Corona

Menggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku bahwa telah melakukan telekonferensi untuk mendapatkan dukungan politik dalam melakukan hal tersebut. Tak hanya itu, dirinya juga melakukan telekonferensi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Intinya kita ingin ada relaksasi dari APBN dan saat kita mengeluarkan Perppu artinya dukungan politik sudah kita bicarakan sebelumnya," ujarnya dalam telekonferensi, Jakarta, Selasa (24/3/2020).

 Baca juga: Modal Pemberantasan Virus Covid-19 Diambil dari APBN hingga APBD

Seperti diketahui, Badan Anggaran memberikan 3 rekomendasi kepada pemerintah. Pertama, Pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang merevisi UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terutama di penjelasannya. Revisi pejelasan yang memberikan kelonggaran defisit APBN dari 3 persen ke 5 persen dari PDB dan rasio hutang terhadap PDB tetap 60 persen.

Kedua, Banggar mendorong Pemerintah untuk segera menerbitkan Perppu APBN 2020 mengingat tidak dimungkinkannya pelaksanaan Rapat Paripurna DPR RI dalam waktu dekat, sebagai konsekuensi kebijakan social distance.

Ketiga, Pemerintah perlu segera menerbitkan Perppu terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dan badan, sebagai UU Perubahan Kelima dari Undang-Undang Pajak Penghasilan.

(Fakhri Rezy)