Dibatalkan MA, Jokowi Akan Susun Dasar Hukum Baru untuk Iuran BPJS

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menyusun dasar hukum baru untuk iuran BPJS Kesehatan setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran  program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut.

"Kita tahu memerlukan landasan hukum baru setelah Mahkamah Agung membatalkan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta BPU dan peserta bukan pekerja yang mulai berlaku 1 Januari 2020," kata Jokowi dalam rapat terbatas 'Pembiayaan BPJS Kesehatan' melalui video conference di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Baca Juga: Pasien Virus Corona Bakal Dicover BPJS Kesehatan

Menurut Jokowi, pembatalan kenaikaniuran BPJS Kesehatan tersebut tentu berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan masyarakat terutama pasien Covid-19.

"Oleh sebab itu saya ingin menekankan beberapa hal, yang pertama penyelesaian dasar hukum baru yang dibutuhkan untuk mengatur pembiayaan, sehingga terhadap kepastian pelayanan yang baik bagi pasien maupun pihak rumah sakit," tutur dia.