MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan, pemerintah harus menghemat anggaran untuk pengeluaran yang tidak prioritas. Misalnya, anggaran perjalanan dinas, rapat, hingga proyek yang tidak prioritas. Bahkan pembangunan infrastruktur yang selama ini dikebut harus ditunda terlebih dahulu.
“Untuk menyikapi dampak covid ini, pemerintah fokus di bidang kesehatan, perlindungan sosial masyarakat, dan perlindungan dunia usaha dan industri. Dampak dari kebijakan ini, dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pasti akan berdampak ke proyek pemerintah saat ini,” kata Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani pada telekonferensi, Rabu (8/4/2020).
Baca Juga: Kemenkeu Sudah Cairkan Rp3,3 Triliun untuk BNPB
Beberapa kementerian sudah merelokasi anggaran yang tidak mendesak seperti arahan Presiden Jokowi. Tak hanya kementerian dan lembaga, pemerintah daerah juga diminta untuk merelokasio anggaran untuk fokus pada penanganan virus corona.
“Pemerintah sudah melakukan langkah penghematan untuk kegiatan yang memang kami anggap tidak akan bisa dilakukan di 2020 ini, rapat perjalanan dinas, kegiatan yang tidak mendesak ditunda pelaksanaannya, Menkeu mengarahkan proyek yang tidak prioritas yg bisa ditunda, jadi pelaksanaannya tidak harus setahun,” ucap Askolani.
Baca Juga: Tetap Melayani, Damri Sesuaikan Jam Operasional di Tengah Wabah Virus
Mengenai proyek infrastruktur, Askolani mengatakan pasti terkena dampak dari pandemi corona ini. Kegiatan pembangunan infrastruktur yang selama ini digencarkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi terpaksa mengalami penundaan atau pengurangan.
“Jadi tidak distop tapi di slow down, tapi kalau tidak mendesak maka rekomendasi kita ditunda dulu. Untuk infrastruktur itu yang akan dilakukan tentunya dampaknya, bukan hanya infrastruktur tapi kegiatan yang selama ini bisa berjalan normal akan mengalami slowdown atau cancel atau dikurangi di 2020 ini. Kami tegaskan mohon untuk fokus dulu kita mengenai Covid-19,” tegas dia.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)