Triliunan Rupiah untuk Mitra Pelatihan Online, Apakah Efektif?

JAKARTA - Ada delapan pihak yang menjadi mitra platform digital dalam program kartu prakerja. Mitra ini berperan dalam memberikan pelatihan online untuk para peserta.

Lembaga yang menjadi mitra dalam program ini, antara lain Tokopedia, Skill Academy-Ruangguru, MauBelajarApa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Kemnaker dan Pijar Mahir.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah keberadaan platform badan latihan kerja (BLK) Skill Academy yang digagas Ruangguru. Pasalnya, Ruangguru merupakan platform yang dimiliki Staf Khusus Milenial Presiden Adamas Belva Delvara.

Konflik kepentingan ini yang membuat keberadaan Ruangguru dalam kartu pra-kerja menjadi kontroversial.

Pasalnya, budget untuk pelatihan online ini mencapai Rp5,6 triliun. Secara matematika, jika pelatihan online ini digarap maksimal dan sama rata oleh setiap platform penyedia pelatihan online yang berjumlah delapan, maka tiap platfrom akan mendapatkan Rp700 miliar.

Baca juga: Ada 2.000, Jangan Salah Pilih Pelatihan Kartu Prakerja

Pengamat Ekonomi Indef Bhima Yudhistira mengungkapkan, sangat disayangkan jika program ini dijadikan ajang bagi-bagi proyek. Menurutnya, penunjukan proyek sangat berbau nepotisme, sebab ada konflik kepentingan yang tegas terlihat yakni stafsus milenial juga menjabat sebagai founder dari penyelenggara pelatihan online.

"Ini bisa merujuk juga pada oligarki jenis baru, atas nama startup dan kondisi darurat kemudian main tunjuk aja,” ujarnya saat dihubungi Okezone.

Menurutnya, kondisi ini jauh lebih buruk dari Era Orde Baru. Sebab, nepotisme dilakukan secara terang-terangan dan yang lebih ironis dilakukan oleh anak muda

“Dulu Era Orba, bagi-bagi proyek, terjadi tapi diam-diam. Ini era reformasi kok terang-terangan, dan dilakukan anak muda?” kata Bhima.

 

Bhima berpendapat, sedikit aneh jika mengajak Ruangguru untuk memberikan pelatihan. Sebab, Ruangguru merupakan perusahaan startup yang khusus untuk memberikan bimbingan belajar pada pelajar.

“Terlepas dari itu, persiapan juga bermasalah,” kata Bhima.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan hal yang senada. Menurutnya, penetapan Ruangguru sebagai mitra pemerintah, dinilai sebagai sesuatu yang tidak etis.

"Ketika yang punya organisasi ada di pemerintahan sebaiknya tidak ikut. Karena tidak etis," kata Agus.