Penyedia Jasa Pembayaran Wajib Maksimalkan Pelayanan pada Kartu Pra-Kerja

Sementara itu, Asisten Deputi Ketanagakerjaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yulius menambahkan, dalam program tidak menggunakan metode tunai namun uang digital melalui perbankan agar sejalan dengan inklusi keuangan. Hal ini sejalan dengan langkah pemerintah untuk terus meningkatkan inklusi keuangan.

"Kartu pra kerja kita tidak menggunakan uang secara cash tapi menggunakan uang digital e-wallet atau perbankan ini searah dengan inklusi keuangan yang diharapkjan pemerintah," jelasnya.

Sebagai informasi, pada 2019 angka inklusi keuangan Indonesia sudah mencapai 76,1% atau diatas dari target yang ditetapkan pemerintah yakni sebesar 75%. Ditargetkan pada 2024 mendatang angka inklusi keuangan Indonesia berada di angka 90%.

(Feby Novalius)