Pengamat Ekonomi: Bank Banten Masuk Perangkap Para Pesaingnya

Kehadiran Bank Banten ditentang Para Kompetitor Sejak Awal Berdiri

Pengamat ekonomi ini kemudian mengajak flash back ke masa awal pendirian Bank Banten di masa silam. Kala itu, banyak bank kompetitor yang menentang keras rencana pemisahan Bank Banten berpisah dari BJB sebagai bank induk.

“Masyarakat Banten kepingin punya bank sendiri, motifnya agar Banten punya prasarana untuk memberdayakan masyarakatnya sendiri,miliknya sendiri. Waktu itu yang menjadi keberatan terhadap rencana kita adalah Bank BJB. Saya garis bawahi yaitu adalah BJB sangat keberatan Bank Banten menjadi bank sendiri, Nah sampai di sini paham kan maksud saya.”

Sekarang, dengan keputusan Gubernur mengalihkan ke BJB menurut Ichsanuddin merupakan kemenangan telak bagi kompetitor Bank Bank Banten.

Baca Juga: OJK Restui Merger Bank Banten dan BJB

“Ini momentum, nah kan saya bilang juga apa. Kata orang BJB, akhirnya saya menang. Ya namanya bank baru dengan kapasitas SDM begini (saya tidak kenal orangnya), ya pasti terseok-seok lah. Pertanyaannya, Pemprov sebelum ambil keputusan punya gak analisisis peta persaingan perbankan? Saya yakin gak punya,” tuturnya yakin.

Selain yakin Pemprov yang tidak memiliki peta persaingan industri perbankan, pengamat ekonomi ini juga mengkritisi sikap Pemprov yang tidak tanggap dalam melakukan penyehatan Bank Banten yang merugi sejak tahun 2017.

“Ketika dilantik sebagai Gubernur Banten 2017, bank sudah dalam kondisi merugi, Seharusnya sebagai PSPT pasti lihat, bahkan tahun 2018 kerugiannya sudah mencapai Rp134 miliar. Kan setelah dilantik memang diam saja gitu, terus terima saja penjelasannya? Kan bisa dilihat disposisinya, ini ada apa?” ungkapnya.

Sebenarnya, kata Ichsanuddin, jika dikelola dengan tepat, Bank Banten memiliki peluang sebagai bank yang maju dan berkembang, bukan sebaliknya menjadi bank yang tidak berdaya hingga gagal kliring seperti sekarang.

“Kalahnya di mana? Kalau dilihat dari pendanaan sih gak kalah, kenapa Bank Banten sudah dapat pengumpulan dana dari Pemerintah Daerah Tingkat I dan II. Penyalurannya juga sebenarnya tidak kalah karena tinggal nyalurin kredit yang cavtipe market kepada ASN,”

Selain menilai adanya ketidakseriusan pemerintah provinsi dalam menyelamatkan Bank Banten, Ichsanuddin juga melihat sejumlah faktor lainnya yang turut berperan menjadikan bank ini terpuruk.

Pertama adalah, krisis SDM yang kemudian mengakibatkan ketidakpercayaan pemerintah daerah sebagai pemilik. “Itulah pentingnya memliih SDM yang memenuhi syarat buka hanya profesional dan prudensial tetapi juga orang yang bisa pegang amanah yang benar. Ada gak moral hazard atau bahasa sederhananya, ada gak orang-orang yang bermental tidak aji mumpung di Bank Banten,” katanya.

Persoalan berikutnya yang tak kalah penting adalah adanya hambatan komunikasi antara lima unsur penting di yakni DPRD, Pemprov, Tokoh Ulama, Akademisi dan masyarakat dalam mengelola strategi Bank Banten. “Mereka gak ketemu, jalan sendiri-sendiri. Padahal sejak awal mereka yang bersemangat memiliki punya bank pemerintah daerah sendiri, “ jelasnya. Kondisi ini semakin diperparah dengan aroma bumbu politik di dalamnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)