Share

Alihkan Kas Daerah ke BJB Tanpa Libatkan DPRD, Gubernur Banten Tuai Kritik Pedas

Yaomi Suhayatmi, Jurnalis · Senin 04 Mei 2020 07:38 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 04 320 2208703 alihkan-kas-daerah-ke-bjb-tanpa-libatkan-dprd-gubernur-banten-tuai-kritik-pedas-ggl66I1HQk.jpg Uang Rupiah. Foto: Ilustrasi Shutterstock

BANTEN - Keputusan Gubernur Wahidin Halim (WH) memindahkan Rekening Kas Umum Daerah RKUD dari Bank Banten ke BJB tanpa berkonsultasi terlebih dulu dengan DPRD, langsung menuai kritik pedas dari para anggota DPRD Provinsi Banten.

Para anggota legislatif menuding kebijakan gubernur sebagai langkah yang tergesa-gesa bahkan brutal karena berakibat fatal terhadap keberlangsungan Bank Banten sebagai Bank Pembangunan Daerah.

Baca Juga: Tokoh Banten : Berubah Jadi Bank Syariah diharapkan Mampu Selamatkan Bank Banten

Pernyataan tersebut seperti disampaikan Efu Saefullah dari Fraksi PKB. “Kebijakan Pak Gubernur WH teralu brutal, hanya karena pada saat itu BB gagal kliring, padahal keesokan harinya kliring sudah bisa dilakukan. Lagian dalam dunia perbankan, gagal kliring itu biasa,” kata Efu dari Fraksi PKB.

Gubernur Wahidin Halim mengalihkan rekening kas daerah ke BJB setelah sebelumnya, Selasa (17/04) Bank Banten gagal menyediakan dana yang diminta Pemprov. Semula dana tersebut direncanakan Pemprov untuk bagi hasil dengan kabupaten/ kota senilai Rp181 miliar dan dana untuk safety net jaring pengaman bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 senilai Rp709.217.700.000.

 Rupiah Melemah Pagi Ini ke Rp15.525/USD

Menurut Efu, keputusan gubernur tersebut seolah-olah ia hanya sebagai nasabah biasa, padahal gubernur (pemerintah provinsi) adalah PSPT yang berkewajiban menyelamatkan Bank Banten bukan justru sebaliknya, mematikan.

“Gubernur juga sering diingatkan bahkan dipanggil OJK terkait kondisi Bank Banten yang Capital adequacy ratio CAR-nya selalu menurun, namun tidak ada itikad baik untuk menyehatkan sehingga dibiarkan bank ini tenggelam dengan sendirinya,” ungkapnya prihatin. Lontaran tidak jauh berbeda disampaikan Ade Hidayat, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten. “Langkah yang tergesa-gesa dan tidak konsultasi terlebih dahulu dengan DPRD. Kita juga pertanyaan, jika tujuannya menyelamatkan uang rakyat, saya pikir tidak tepat karena Bank Banten atas RPJMD ada penyertaan modal,” kata Ade.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Sedangkan penambahan modal sebenarnya menurut Ade, sudah beberapa kali disetujui DPRD namun tak satu pun yang direalisasikan gubernur. Karena kekurangan modal dibiarkan secara terus menerus akhirnya operasional Bank Banten ‘berdarah-darah’ hingga kemudian OJK menempatkannya sebagai BDPI (Bank Dalam Pengawasan Intensif).

“Dari hitungan penyehatan kita sudah hitung dan sudah kita setujui untuk segera dikucurkan, tapi lagi lagi will sendiri tidak ada dari Pemprov Banten. Tidak ada keseriusan, jadi seolah-olah bank ini dibiarkan mati dengan sendiri hasilnya ya seperti ini,” jelasnya.

Ketidakseriusan itu menurutnya ditunjukkan gubernur yang tidak juga menjalankan amanah Perda RPJMD, Perda no 5 thn 2013, Perda APBD 2018 dengan tidak mencairkan Rp175 miliar, tidak menjalankan atau melanggar Perda APBD 2019 dengan tidak mencairkan Rp131 miliar.

Baca Juga:  OJK Restui Merger Bank Banten dan BJB

Selain itu lanjut Ade, gubernur juga melanggar Prolegda 2019 karena tidak melanjutkan Raperda Pemisahan Bank Banten dari PT. Banten Global Development (BGD) BUMD yang ditunjuk untuk mengelola Bank Banten.

“Dari kesemua tindakan pelanggaran itu, gubernur tidak pernah menyampaikan alasannya secara resmi kepada DPRD, sementara Prolegda itu adalah hasil keputusan tertinggi kesepakatan yang disahkan melalui sidang paripurna,” jelasnya.

Sementara itu, Bank Banten dalam conference virtualnya, Kamis (30/04) menyatakan selain berharap dari APBD yang tak kunjung dikucurkan pemprov, manajemen sebenarnya sudah berupaya mencari penambahan modal via right issue yang jumlahnya ditargetkan mencapai Rp 3,2 Triliun. Bank Banten juga sudah mendapatkan 4 strategic investor lokal maupun asing yang siap memberikan kucuran dana segar.

 Rupiah Melemah Pagi Ini ke Rp15.525/USD

“Tahun ini ini rencananya ada dua rights issue yang digelar. Juni 2020 untuk menghimpun dana Rp500 miliar dan pada Desember 2020 untuk menghimpun dana Rp700 miliar, “ kata Fahmi.

Menurut kalkulasinya, Bank Banten setidaknya butuh tambahan modal setidaknya Rp500 miliar untuk bisa mencatatkan laba tahun depan.

Sayangnya, meski telah berupaya mencari tambahan modal dari luar sebagai upaya penyehatan bank Banten, gubernur ternyata lebih memilih merger dengan BJB.

Dan saat ini, DPRD Provinsi sedang menunggu penjelasan tertulis secara resmi dari gubernur tersebut bahkan kemungkinan para anggota legislatif ini akan menggunakan hak interpelasi semakin menguat akhir-akhir ini.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini