Share

Gubernur Wahidin Halim Pastikan Merger Bank Banten dan BJB Dijamin Pemerintah Pusat

Yaomi Suhayatmi, Jurnalis · Senin 04 Mei 2020 07:56 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 04 320 2208707 gubernur-wahidin-halim-pastikan-merger-bank-banten-dan-bjb-dijamin-pemerintah-pusat-1u0YFXXzFA.jpg Grafik Ekonomi (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

BANTEN - Di tengah kekhawatiran pandemi Covid-19 yang terus meningkat, warga Provinsi Banten justru dikejutkan dengan rencana Gubernur Wahidin Halim yang akan menggabungkan ‘merger’ Bank Pembangunan Daerah Banten (BB) dengan Bank milik Pemerintah Daerah Jawa Barat (BJB). Proses merger diawali gubernur dengan pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang semula disimpan di Bank Banten ke BJB pada 21 April 2020.

Akibatnya, di tengah himbauan physical distancing, ATM dan kantor Kas Banten justru dipadati warga. Rush money atau penarikan uang secara besar-besaran pun tak terhindarkan.

Menanggapi situasi tersebut, Gubernur Wahidin Halim menghimbau warganya untuk tidak panik karena proses merger dijamin pemerintah pusat dalam hal ini Presiden.

Baca Juga: Tokoh Banten : Berubah Jadi Bank Syariah diharapkan Mampu Selamatkan Bank Banten

“Semua pihak harus jujur, walaupun harus memenuhi langkah risiko,” kata Wahidin usai memenuhi undangan rapat di gedung DPRD Provinsi Banten, 27 April 2020.

Gubernur juga menegaskan pembahasan merger Bank Banten dan Bank Jabar Banten (BJB) saat ini sedang diproses OJK pasca penandatanganan Letter of Intent LOI dengan Gubernur Ridwan Kamil selaku PSPT Bank BJB.

"Pembahasan mencakup manajemen dan komposisi saham. OJK memberikan kesempatan selama tiga bulan,” imbuhnya.

Rupiah Menguat Tipis Pagi Ini ke Rp16.445 per USD 

Menurutnya merger diambil sebagai bentuk menyelamatkan uang negara dalam bentuk kas daerah karena jika masih disimpan di Bank Banten.

Ia khawatir jika rekening kas daerah tidak dialihkan akan mengganggu jalannya distribusi bantuan safety net penangaan COVID-19. Kekhwatiran gubernur didasari kegagalan Bank Banten ‘gagal kliring’ menyediakan dana ketika pemerintah provinsi melakukan penarikan uang. Bank Banten sendiri sudah mengalami krisis modal sejak 2017 silam.

"Pemerintah Provinsi Banten dari awal berupaya mempertahankan Bank Banten, Kalau suntikan dana APBD, kita harus siapkan dana Rp 2,8 triliun," tambahnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Sebut Sistem Penyaluran BLT BBM yang Dijalankan Sudah Bagus

Per Desember 2019 modal inti Bank Banten hanya senilai Rp 154,13 miliar, terus melorot hingga 53,86% dibandingkan 2018 senilai Rp 334,07 miliar. Capital adequacy ratio (CAR) perseroan juga sudah berada di titik nadir yakni hanya 9,01% . Kondisi inilah yang menyebabkan Bank Banten masuk dalam Bank Dalam Pengawasan Intensif BDPI.

Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni mengungkapkan DPRD masih menunggu penjelasan resmi gubernur terkait kebijakannya yang menimbulkan kepanikan warga Banten tersebut.

 Rupiah Melemah Pagi Ini ke Rp15.525/USD

“Kami masih mengkaji alasan dan latar belakang terbitnya Surat Keputusan Gubernur nomor 580 tertanggal 21 April dan gubernur belum memberikan rekomendasi,” jelasnya.

Untuk informasi, Gubernur Banten Wahidin Halim mengeluarkan SK Gubernur Nomor 580/Kep-Huk/2020 tertanggal Selasa (21/04) tentang pemindahan RKUD dari Bank Banten Ke BJB. Tidak hanya itu, Gubernur juga melakukan penandatanganan Letter of Intent bersama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pada (24/04) tanpa berkonsultasi dengan DPRD provinsi sebagai pemegang regulasi dan bagian dari pemerintahan daerah.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini