JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara mengenai rencana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dampak pandemi virus corona atau Covid-19 dengan membuka sejumlah kegiatan ekonomi dan bisnis pada awal Juni 2020.
Baca Juga: Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 Masih Kajian Awal, Begini Penjelasannya
Apalagi sudah beredar kajian awal pemulihan ekonomi dengan membuka beberapa pusat kegiatan ekonomi dan bisnis, seperti mal hingga spa.
"Saya rasa pak Presiden dalam sidang kabinet dan keputusan yang dilakukan selalu berdasar data. Kalau kemudian data seperti yang diharapkan Presiden, Mei sudah melihat dan terjadi perkembangan membaik yakni melandai menurun, maka policy adjust," kata Sri Mulyani dalam tekonferensi seperti dikutip, Jakarta, Sabtu (9/5/2020).
Baca Juga: Bocor, Ini Skenario Pembukaan Kegiatan Industri dan Bisnis di Tengah Covid-19
Diakui Sri Mulyani, pelonggaran PSBB berpengaruh pada perekonomian nasional, terutama pada konsumsi masyarakat. Namun, pemerintah tidak serta merta langsung membuka ekonomi tetapi tidak memperhatikan perkembangan virus corona.
"Makanya komunikasi kampanye sangat konsisten. Kita minta rakyat menjaga. Kalau ada sebagian yang tidak jaga, virus melebar ke mana mana makanya selalu disebutkan Keputusan Presiden kenapa dibuat rapat tiap minggu untuk lihat development. Begitu data tunjukkan perkembangan positif, adjustment policy dilakukan. Kalau belum tidak akan menukangi data," ujarnya.
Hal ini terjadi di beberapa negara yang mana membuka ekonominya tetapi kembali ditutup karena tidak memperhatikan kasus perkembangan virus corona.
"Negara lain juga adjust, ada yang enggak sabar terburu-terburu nyesel nutup lagi. Kita, Presiden dalam sidang kabinet terus lihat data sambil ikhtiar agar masyarakat ikut sukseskan dalam rangka turunkan penularan covid. Sehingga pada akhirnya bisa lakukan kegiatan dan sosial ekonmi bisa dilakukan perbaikan," katanya.
Diakui Sri Mulyani, saat ini banyak penelitian yang menyebutkan bahwa masyarakat harus bisa adaptasi dengan covid-19, sehingga menjadi evaluasi pemerintah sebelum mengambil kebijakan.
"Gimanapun kesehatan dan kemanusiaan tidak bisa nomor duakan, tapi saat sama masyarakat secara sosial ekonomi juga butuh kegiatan itu, kita juga harus buat langkah-langkah bisa jaga keseimbangan kesehatan dan kemanusiaan tidak compromise tapi kegiatan sosial dan ekonomi bisa pulih berangsur-angsur. Langkah ini jadi pedoman kita semua untuk evaluasi," katanya.
(Dani Jumadil Akhir)