PNS Tua Vs Kecanggihan Teknologi, Problem Birokrasi Jelang New Normal

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kementerian PANRB) mengatakan, dari sisi layanan kepada masyarakat, prakarsa pemerintah daerah di masa pandemi diharapkan tidak berpengaruh terhadap kualitas kerja birokrasi.

Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa menyebut, Kementerian PANRB telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 58 Tahun 2020 yang memungkinkan adanya banyak penyesuaian. Untuk memaksimalkan kinerja, kata Diah, birokasi membutuhkan dukungan sarana/prasarana dan penyesuaian suasana kerja. Lembaga pemerintah dapat menyediakan kantor yang inovatif dengan desain menarik, agar pegawai dapat bertukar ide dengan rekannya dalam satu ruangan bersama secara fleksibel.

Baca Juga: Pengaturan Jam Kerja PNS dan Swasta saat New Normal, Cek di Sini 

“Dalam pelayanan publik selama masa pandemi, setiap instansi perlu melakukan penyederhanaan proses bisnis dan SOP pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi,” ujar Diah dilansir dari VOA, Rabu (17/6/2020).

Pandemi ini, lanjut Diah, telah memaksa pemerintah melaksanakan transformasi pelayanan dari manual menjadi daring. Karena itu, perlu dipertanyakan bagaimana kesiapan setiap instansi melaksanakan kebijakan itu. Pelajaran penting dari pandemi ini, kata Diah, antara lain adalah perubahan perilaku dan budaya di lingkungan pemerintah. Karena keadaan pula pembukaan layanan online dimaksimalkan, berikut efisiensi anggaran, dan kebutuhan akan sinergi semua sektor dan inovasi baru.

Baca Juga: Bisa WFH atau WFO, Ini Fakta-Fakta soal Sistem Kerja PNS saat New Normal 

Namun Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana, mengatakan, ada banyak persoalan harus diselesaikan sebelum birokasi Indonesia memasuki kelaziman baru. Pertanyaan pokoknya adalah apakah sektor layanan publik akan mampu memenuhi standar kesehatan.

Dia menambahkan, kebijakan yang diterapkan berbeda-beda di setiap sektor layanan publik. Misalnya tentang penentuan waktu untuk membuka kembali layanan. Sektor pendidikan telah memutuskan untuk masuk sekolah baru akan dimulai pada Desember. Sektor lain, tentu memiliki pertimbangan berbeda sehingga waktu yang dipilih juga tidak sama.