Bikin Kesal Sri Mulyani, Pemda Kerap Tolak Infrastruktur yang Dibangun

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menginginkan  sistem keuangan negara ditinjau ulang. Sebab banyak program pemerintah pusat dan daerah yang tidak sinkron, sehingga keuangan negara tidak efektif.

Berdasarkan temuan BPK sering muncul banyak Kementerian dan Lembaga yang meminta anggaran yang dipakai hasilkan barang dan nanti diserahkan ke masyarakat atau Pemda. Namun kemudian Pemda justru tidak mau terima karena tidak ada biaya pemeliharaan dan sebagainya.

Baca Juga: Sri Mulyani Ajukan Redesain Sistem Keuangan Negara, Ada Tujuannya?

"Nah ini sering muncul. Misal suatu kementerian bangun suatu infrastruktur, sudah jadi mau diserahkan ke Pemda, dibilang 'oh saya tidak butuh infrastrukktur ini'. Itu kan program pusat, nah ini timbulkan suatu persoalan," tuturnya, kepada Anggota Komisi XI DPR, Selasa (23/6/2020).

Menurut Sri Mulyani, karena sinkronisasi program yang tidak sama justru jadi persoalan. BPK mendapati bahwa belanja kepada masyarakat ternyata tidak sesuai dan tidak sinkron yang dibutuhkan masyarakat atau Pemda.

Baca Juga: Biaya Rapid Test Dikeluhkan, BPK Bakal Periksa Anggaran Covid-19

"Jadi ini perlu sangat kita timbang (redesain sistem keuangan)," tuturnya.

Dia melanjutkan, pada perlindungan sosial bisa diketahui banyak sekali belanja yang yang dikeluarkan. Seperti belanja kelompok miskin 10 juta paling bawah seperti PKH, kemudian bantuan untuk putra dan putri dalam bentuk KIP PIP, kartu sembako, bantuan akses kesehatan PBI untuk JKN dan subsidi listrik serta gas elpiji.

"Bantuan pada masyarakat miskin jadi fragmentasi dan akuntabitas juga sangat tidak bisa disinkronkan. Maka kita sangat perlu dengan Covid makin terasa perlu identifikasi data akurat mengenai siapa yang perlu dapat perlindungan sosial dan bansosnya," tuturnya.