Cegah PHK Massal, KAI Butuh Dana Talangan Rp1,25 Triliun

Oleh karena itu lanjut Didiek, perseroan meminta dana talangan kepada pemerintah sebesar Rp3,5 triliun. Anggaran tersebut salah satunya akan digunakan untuk pemenuhan biaya pegawai sebesar Rp1,2 triliun.

"KAI beserta group punya pegawai 46 ribu terdiri dari induk 30 ribu, anak usaha ada 6 sekitar 16 ribu. Kami tidak akan mengambil kebijakan PHK dan pemotongan gaji sehingga kami memerlukan likuiditas sekitar Rp1,25 triliun untuk membiayai pegawai," katanya.

Baca Juga: Erick Thohir Ternyata ke KPK Minta Pendampingan Kawal Dana Pemulihan Ekonomi Rp149 Triliun

Selain mengutamakan pegawai lanjut Didiek, perseroan juga berusaha untuk menjaga likuiditas perusahaan. Salah satunya adalah dengan melakukan efisiensi biaya-biaya yang dianggap bisa ditunda.

"Kedua, likuiditas. Ketiga efisiensi biaya. Kami potong biaya sampai 40%. Kalau enggak dipotong digeser ke belakang atau nego dengan vendor," ucapnya.

(Dani Jumadil Akhir)