Sistem Pembayaran Moda Transportasi Terintegrasi Bukti Indonesia Bukan Bangsa Wacana

JAKARTA - PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) bersama PT Transportasi Jakarta (TJ), PT MRT Jakarta (MRTJ), dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro), telah menandatangani perjanjian pemegang saham perusahaan patungan. Di mana, perusahaan patungan tersebut akan mengelola sistem integrasi pembayaran antar moda transportasi di Jabodetabek.

Perusahaan patungan ini diberi nama PT JakLingko Indonesia. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wirjoatmodjo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertempat di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta hari ini.

 Baca juga: Transaksi Digital Bisa Atasi Krisis Kesehatan Covid-19, Ini Penjelasannya

Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wirjoatmodjo menyebutkan, integrasi sistem pembayaran ini hanya dapat terwujud dengan sinergi dan kolaborasi yang optimal, baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemda DKI, BUMN maupun BUMD.

"Platform pertama kolaborasi adalah perjanjian pemegang saham yang dilakukan di Kementerian BUMN antara PT KAI dan PT MRT Jakarta yang membentuk PT MITJ pada Januari lalu. Semangat kolaborasi ini semakin berkembang dengan bergabungnya PT Transjakarta dan PT Jakarta Propertindo dalam integrasi ini," ujar dia di Kementerian Perhubungan Jakarta, Rabu (15/7/2020).

 Baca juga: Konten Mulai Menghasilkan? Kenali Cara Kerja Iklan di Youtube

Kemudian, lanjut dia kolaborasi yang tak hanya akan memaksimalkan nilai ekonomi, namun juga meningkatkan layanan sosial bagi seluruh masyarakat terus diperluas skalanya oleh badan-badan usaha milik negara.

Setelah awal tahun 2020, BUMN melalui PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Pemprov DKI Jakarta melalui PT MRT Jakarta (Perseroda) membuat usaha patungan, PT MITJ (Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek) untuk mengelola stasiun terpadu di ibu kota, kini keduanya memperluas cakupannya.

 Baca juga: Sri Mulyani Curhat Lagi Sibuk Ngurus Ekonomi Digital Dikagetkan Covid-19

Pihaknya juga menyatakan bahwa peran efisiensi transportasi publik ini sangat strategis dalam mendorong daya saing dan pengembangan kinerja Badan Usaha Milik Negara.

"Ini bukti bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa wacana, tetapi perencana sekaligus pelaksana. Insya Allah, akhir tahun depan rencana integrasi ini telah terwujud dan masyarakat akan merasakan manfaatnya," tandas dia.

(Fakhri Rezy)