JAKARTA - Manajemen Holding BUMN Farmasi, PT Bio Farma (Persero) menegaskan vaksinasi belum dapat dilakukan meski vaksin Covid-19 asal Sinovac, China, sudah didistribusikan ke 32 Provinsi. Pengiriman lanjutan akan dilakukan pada Selasa 5 Januari 2021 esok hari.
Sekretaris Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu izin penggunaan atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM). Dia bilang, pihaknya belum mendapat informasi lanjutan kapan EUA akan diterbitkan Badan POM.
Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Pekan Depan, Airlangga: Bisa Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat
"Kami belum dapat info lebih lanjut mas. karena proses evaluasinya kan di BPOM," ujar Bambang saat dihubungi MNC News Portal, Jakarta, Senin (4/1/2021).
Hingga Senin hari ini pihak Bio Farma sudah mendistribusikan 714.240 vial atau dosis vaksin Sinovac. Di mana, pada Minggu 3 Januari 2021 Bio Farma mendistribusikan sebanyak 401.240 vial vaksin ke 14 Provinsi. Sementara pada Senin hari ini, perseroan plat merah itu mengirimkan 313.000 vial vaksin di 18 Provinsi. Ratusan vaksin tersebut diamankan di Dinas Kesehatan Provinsi mansing-masing.
Baca juga: Menko Airlangga: Vaksin Covid-19 Gratis hingga Kuartal I-2022
Dalam catatan MNC News Portal, Pemerintah menargetkan proses vaksinasi akan dilakukan pada Januari 2021 setelah melewati proses evaluasi uji coba vaksin Sinovac. Selain menunggu perizinan dari BPOM juga menunggu fatwa halal dari MUI.
“Izin itu berdasarkan kajian ilmiah yaitu emergency use authorization (EUA). Untuk mendapatkan ini maka diperlukan data-data ilmiah dari Sinovac yang telah mengujicobakan vaksin ini di negara lain seperti Brasil, yang rilis hasilnya akan diumumkan pada pertengahan Desember. Kita sendiri juga akan memperoleh hasil dari uji coba fase ketiga di Bandung juga di pertengahan Desember ini,” kata Airlangga Hartarto, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPPEN).
Lewat data-data yang diberikan oleh Sinovac dan dibandingkan dengan data dari uji coba di Brasil serta di Bandung, selanjutnya BPOM akan memproses pada waktunya untuk EUA penggunaan vaksin ini.
Selain dari BPOM juga diperlukan fatwa dari MUI. BPOM dan MUI juga sudah mengirim tim ke China untuk melihat fasilitas Sinovac, karena vaksin yang diberikan ini adalah vaksin jadi.
“Lewat seluruh prosedur yang ditempuh serta berdasarkan kajian ilmiah tadi, maka BPOM memberikan EUA dan MUI memberikan fatwa halal yang keduanya dilakukan secara pararel, selanjutnya dilakukan vaksinasi,” terang Airlangga yang juga Menko Perekonomian.
Melihat seluruh proses itu, Airlangga berharap pada bulan Januari 2021 vaksinasi sudah bisa dilakukan di Indonesia. “Dalam memberikan izin itu semua harus berdasarkan kajian ilmiah dan pasti, yang juga memerlukan data dari berbagai pihak terkait,” ungkap Airlangga.
(Fakhri Rezy)