Luhut Minta KPK Awasi Proyek 8 Pelabuhan yang Berpotensi Timbulkan Korupsi Besar

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah mempunyai belanja modal dan barang mencapai Rp1.300 triliun dalam 1 tahun.

Kemudian, lanjut dia dari Rp1.300 triliun itu teridentifikasi ada 45 item yang besar dengan nilai USD34 miliar dan semuanya impor. Maka itu, pemerintah saat ini sedang sisir 17 item yang itu ternyata bisa dibuat didalam negeri atau Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Baca Juga: Cuaca Buruk, Kedatangan Kapal ke Tanjung Priok Dialihkan

"Jadi 17 item itu dengan total mencapai USD17 miliar atau sama dengan Rp225 triliun, ini angka yang sangat besar kalau itu kita buat dan investasikan didalam negeri saja. Hal ini akan ciptakan lapangan kerja hingga pajak," ujar dia dalam acara KPK di Jakarta, Selasa (13/4/2021).

Dia juga meminta kepada semua pihak agar sama-sama awasi proses TKDN tersebut. Di mana apabila TKDN ini bisa diawasi dengan baik, maka ke depannya akan bagus. Di antaranya proyek Batam logistik ekosistem dan 7 pelabuhannya lainnya yang akan dilaunching.

Baca Juga:  Investasi Ambon New Port Rp5 Triliun, Pemerintah Ingin Patungan

"Saya mohon juga KPK ikut di dalam ini supaya bisa jalan karena banyak yang tidak mau ini jalan Kenapa tidak mau jalan karena di situ langsung berkorupsi itu yang sangat banyak," jelas dia.

Pihaknya juga berharap penurunan biaya logistik antara 5 sampai 10% itu akan bisa menjadi memperlihatkan kepada negara lain agar bisa masuk ke Indonessia.