KSP: APBN Kerja Keras Pulihkan Ekonomi

JAKARTA - Kantor Staf Presiden menyampaikan bahwa instrumen APBN telah bekerja sangat keras untuk memulihkan ekonomi, termasuk kementerian/lembaga dalam melakukan percepatan belanja dan pelaksanaan program penanganan COVID-19.

"Ini menunjukkan pemerintah memiliki komitmen dan langkah yang jelas untuk memulihkan perekonomian," tutur Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma dilansir dari Antara, Selasa (1/6/2021).

Panutan menyampaikan Kantor Staf Presiden terus memastikan semua program pemerintah berjalan sesuai dengan rencana dan menyelesaikan permasalahan implementasi yang muncul di lapangan.

Baca Juga: Jokowi: Sudah Tahu Salah, Diulang-ulang Terus Tiap Tahun

Dengan demikian program-program pemulihan ekonomi pemerintah bisa terakselerasi dengan cepat dan masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung serta merasakan kehadiran negara untuk membantu kehidupan masyarakat.

Panutan merinci, kerja keras APBN melalui sisi belanja juga didukung oleh sisi penerimaan. Realisasi belanja barang K/L sampai dengan April 2021 tumbuh 87,1% (yoy) di mana pada 2020 pada angka -19,0%.

Hal ini, kata dia, dipengaruhi oleh dukungan penanganan kesehatan/vaksinasi dan bantuan pelaku usaha mikro, serta pembatasan kegiatan yang ketat tahun 2020 di awal pandemi.

Baca Juga: Belanja APBN hingga Serapan PEN Rp699 Triliun Berjalan Lambat, Jokowi: Ini Ada Apa?

"Terlihat Kemenkes, Kemkop UKM, Kem PUPR, Kemenhan dan Kemenag mengalami kenaikan belanja yang cukup signifikan.Begitu juga realisasi belanja modal yang tumbuh cukup signifikan atau naik 132,4% (yoy), dipengaruhi pembayaran dan percepatan proyek infrastruktur dasar/konektivitas yang tertunda tahun 2020 serta pengadaan peralatan, dalam rangka memberikan stimulus ke perekonomian," jelasnya.

Belanja modal K/L sampai dengan April 2021 mencapai Rp48,1 triliun atau tumbuh 132,4% jika dibandingkan dengan April 2020 yang hanya sebesar Rp20,7 triliun atau tumbuh 30,5%. Kementerian PUPR, kata dia, menggunakan anggaran untuk pembayaran kontrak infrastruktur konektivitas (jalan) dan prasarana irigasi.

Sementara itu Kemenkes untuk pengadaan obat dan vaksin, Kemensos untuk penyaluran bansos antara lain untuk PKH, Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai.