Sri Mulyani Minta Masyarakat Awasi Dana Rp800 Triliun di Desa, Caranya?

 JAKARTA - Pemerintah mengajak masyarakat proaktif terlibat mengawasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Karena jumlahnya yang naik signifikan tentu juga membutuhkan pengawasan bersama-sama seluruh stakeholder termasuk masyarakat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pemerintah membutuhkan pengawasan bersama untuk anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) agar efektif dan efisien. Karena alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tercatat meningkat jauh signifikan dari Rp33,1 triliun di tahun 2000 menjadi Rp795,5 triliun di tahun 2021.

"Jadi maksud kita adalah dengan belanja TKDD sebesar Rp 800 triliun, diharapkan rakyat memahami tujuannya dan mau ikut serta mengawasi dan memberikan masukan. Bagaimana prosesnya anggaran tersebut dibelanjakan," kata Sri Mulyani dalam video virtual.

Tidak hanya itu Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti mengkhawatirkan kinerja rata-rata belanja daerah hingga April 2021 baru sebesar 12,7%. Bahkan sebagian besar anggaran daerah digunakan untuk belanja pegawai. Baik melalui pembayaran gaji maupun honor perjalanan dinas.

"Maka ini yang harus menjadi perhatian kita. Kita belum evaluasi belanja modalnya, apakah itu belanja modal yang produktif atau tidak produktif. Ini yang menjadi trigger dan kita ingin ada bedah data APBD dan itu dilakukan oleh stakeholder kita," ujar Astera dalam kesempatan sama.