MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur menjadi salah satu upaya agar wilayah di luar pulau Jawa bisa mengejar ketertinggalannya. Dengan begitu, Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar, adil, maju dan sejahtera.
“Langkah ini merupakan cara revolusioner Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pemerataan ekonomi,” tutur Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro pada Seminar Nasional Kesiapan Pemerintah dalam Menjawab Tantangan Pemindahan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur dalam Kongres Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan, secara daring dari Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (28/6/2021).
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal IV-2020, dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Rp15.434,2 triliun, pulau Jawa masih mendominasi dengan porsi 58,75%, diikuti Sumatera 21,36%, Kalimantan 7,94%, Sulawesi 6,66%, Bali dan Nusa Tenggara 2,94%, serta Maluku dan Papua 2,34%. Dari data itu, Juri menilai, jumlah penduduk yang besar serta pembangunan infrastruktur yang sudah lebih dulu maju di pulau Jawa, ibarat gula yang terus membuatnya menarik bagi investor dan juga masyarakat luar Jawa untuk mengadu nasib di Jawa.
Baca Juga: Siap-Siap! PNS Pindah Bertahap ke Ibu Kota Baru pada 2023
Juri pun menegaskan, melalui IKN, Pemerintah bercita-cita membangun sebuah kota yang smart, green, beautiful & sustainable. “Cita-cita ini sungguh penting. Tapi hanya akan jadi wacana dan imajinasi kalau tidak dimulai untuk diwujudkan,” kata Juri seraya menambahkan, kalau cita-cita tersebut sudah diwujudkan, maka Indonesia akan punya rasa percaya diri, dan menjadikan IKN penanda atau arah kemajuan bersama. “Itu sebabnya di berbagai kota dan peradaban dunia yang maju, simbol atau landmark punya peran sentral dalam kemajuan mereka. Kalau sekarang kita baru punya Monas, kelak kita harus punya landmark baru di Kalimantan,” ujar mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2016 itu.
Namun Juri menyadari, masih ada berbagai tantangan besar dalam upaya memindahkan IKN. Pertama, soal pandemi Covid-19 tentu yang harus jadi prioritas saat ini. Juri menjelaskan, bagaimana pun perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tetap harus dilakukan – agar saat pandemi mereda, kita sudah bisa langsung lepas landas. “Jangan sampai tidak ada persiapan atau bahkan kehilangan cita-cita sama sekali,” imbuh dia.
Tantangan kedua, terkait anggaran. Juri memastikan, Pemerintah tetap berhemat. Tapi, skema pembiayaan IKN tidak akan melulu bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Bagian terbesarnya justru dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Public-Private Partnership) dan kontribusi atau investasi swasta. Perkiraan kasarnya, dari total dana sebesar Rp466 triliun yang dibutuhkan, APBN hanya sekitar Rp89,4 triliun, KPBU dan swasta Rp253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD Rp123,2 triliun.
Baca Juga: Arahan Jokowi, Rumah Dinas PNS di Ibu Kota Baru Dibangun Pakai Skema KPBU
Adapun terkait dukungan masyarakat, Juri meminta perlunya kesadaran bersama untuk mewujudkan cita-cita besar ini. “Jangan lupa, tahun 2045 atau memasuk 100 tahun Indonesia Merdeka, yaitu 24 tahun dari sekarang, mahasiswa akan memasuki usia matang. Usia para pemimpin. Pada saat itulah kalian harus memiliki sesuatu yang harus menjadi kebanggaan dunia. Kalianlah para pemimpin yang akan mengelola Indonesia dengan Ibu Kota Negara yang sudah mendunia!” tegas Juri.