Curhat Warga Tak Pernah Dapat Bansos

JAKARTA - Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan data tidak akurat penerima bantuan sosial (Bansos). Masih ada masyarakat terdampak yang tidak menerima bansos Covid-19.

Data yang tidak akurat ini juga membuka potensi penyelewengan seperti yang dialami Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara terjerat korupsi bansos Covid-19 tahun lalu.

Adapun bansos yang diberikan sebagai implikasi dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali, di antaranya, berupa beras sebanyak 10 kilogram, kartu sembako Rp200.000 per bulan, bansos tunai Rp300.000 dan lainnya.

Baca Juga: Tak Ingin Ada PHK, Pengusaha Ritel Minta BLT Subsidi Gaji dan Gratiskan Biaya Sewa

Namun tiga pekan PPKM darurat terlewati, beragam bantuan tersebut tidak dirasakan dua warga di Kelurahan Lopang, Serang, Banten, Rahmat dan Yusuf dan juga warga Bandung Popi Zulfida.

Rahmat, pedagang dendeng bandeng,warga Kelurahan Lopang, Serang, Banten mengaku tidak pernah mendapatkan bansos dari pemerintah dalam bentuk apa pun.

Rahmat, warga Kelurahan Lopang, Serang, Banten, tinggal di rumah berukuran lima kali empat meter bersama istri dan anaknya.

Setiap hari ia berjualan dendeng ikan bandeng yang kini pendapatannya berkurang jauh akibat PPKM.

Baca Juga: BLT UMKM Cair Lagi! Ini Jadwal Lengkap dan Cara Cek Penerimanya

"Sebelum PPKM bisa dapat Rp300.000 hingga 500.000 sama modal per hari. Sekarang paling Rp80.000. Bandeng kan bertahan tiga hari, kalau tidak laku dibagi ke tetangga," kata Rahmat, dikutip dari BBC News Indonesia, Rabu (28/7/2021).

Rahmat menambahkan, selama PPKM berlangsung, bahkan sepanjang pandemi Covid-19, ia tidak pernah mendapatkan bansos dari pemerintah dalam bentuk apa pun.

"Belum pernah didata RT, RW, kelurahan baik bansos, UMKM dan lainnya. Tidak pernah dapat bantuan. Jangankan dapat bantuan, didata saja tidak pernah," kata Rahmat.