Luncurkan NRA, Indonesia Identifikasi hingga Evaluasi Pendanaan Terorisme

Pengkinian NRA akan menjadi input yang berharga dalam proses MER yang kini sedang dijalani Indonesia. Terlebih, Pemerintah RI telah berkomitmen untuk mendorong Indonesia menjadi bagian dari FATF, yang kini masih berstatus sebagai Observer. Bergabungnya Indonesia ke dalam FATF akan menjadi pembuktian integritas sistem keuangan Indonesia, yang sejauh ini menjadi satu-satunya anggota G-20 yang belum tergabung dalam FATF.

Dari hasil NRA TPPU Indonesia Tahun 2021 terdapat beberapa perubahan dan kondisi ancaman baru terhadap aspek pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT/PPSPM. Korupsi dan Narkotika merupakan jenis tindak pidana asal TPPU yang berisiko tinggi TPPU domestik.

Beberapa contoh kasus TPPU hasil korupsi yang telah melibatkan sejumlah kepala daerah dan berafiliasi dengan partai politik seperti kasus ZH senilai Rp54,4 Miliar. Kasus TPPU hasil Korupsi Sektor Sumber Daya Alam yang berakibat kerugian negara sebesar Rp37,8 Triliun, kasus Korupsi Pengelolaan Keuangan Dana Investasi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp16,81 Triliun.

Korupsi dan Narkotika merupakan jenis tindak pidana asal yang berkategori ancaman tinggi TPPU ke luar negeri (outward risk). Pengungkapan Kasus TPPU hasil Narkotika, Jaringan FB dengan data transaksi semua pihak terkait terperiksa sebesar Rp6,4 Triliun, FY sebesar Rp27 triliun, dan LB sebesar Rp181 triliun yang merupakan Jaringan Narkotika Internasional. Pengu

ngkapan kasus TPPU hasil Korupsi Transnasional seperti Kasus Korupsi Garuda ES sebesar Rp87,46 Miliar, Kasus Bendahara Partai NZ sebesar Rp627, 86 Miliar, Kasus Kepala Daerah terkait Suap Korupsi Sektor Sumber Daya Alam sebesar Rp40,26 Miliar, Kasus Korupsi Proyek Pengadaan E-KTP senilai Rp5,9 Triliun. Penipuan, Korupsi, Transfer Dana, Narkotika, Informasi Transaksi Elektronik (ITE) atau SIBER merupakan jenis tindak pidana asal TPPU yang berkategori ancaman tinggi TPPU ke Indonesia (Inward Risk).

(Feby Novalius)