Orang Kaya Masih Dapat Bansos, Kok Bisa?

JAKARTA - Penyaluran bansos di Indonesia terus diperbaiki. Sebab, ditemukan beberapa laporan bahwa penyaluran bansos masih tidak tepat sasaran, seperti data ganda bahkan orang kaya masih mendapatkan bansos.

Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, sistem bantuan sosial di Indonesia akan efektif jika pemerintah memperhatikan aspek jumlah bantuan sosial dan data yang dibereskan.

“Tak perlu muluk-muluk dan tidak harus banyak, pertama yang harus dilakukan sekarang ya kan tadi disampaikan kita ini terlalu banyak bansos tapi tak efektif dan itu menjadi susah mengawasinya akurasi datanya pun belum pas,” kata Agus Pambagio saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (20/8/2021).

Baca Juga: Penyaluran Bansos Bermasalah, Risma Ungkap Data Tak Padu

Dia meminta pemerintah dalam melakukan pengawasannya juga jangan sampai kebobolan, sehingga tidak ada oknum yang melakukan kecurangan di berbagai tingkatan.

“Kedua ya yang bener harus diperhatikan data-data yang lemah harus dibereskan agar tidak ditemukan sumber kelicikan ataupun korupsi sudah, dua itu saja tidak ada yang lain. Daerah-daerah yang tidak terjangkau bisa menjadi sangat bisa terjangkau tidak macam-macam,” ungkapnya.

Dia menambahkan, Pemerintah harusnya lebih tegas dan turun langsung untuk melihat realita yang ada. Pemerintah dan juga masyarakat harus saling mengawasi jangan sampai orang di sekitar yang merupakan tetangga bisa dikatakan mampu atau kaya akan tetapi dirinya mendapatkan bansos.

“Kan ada orang kaya dapat bansos, kita harusnya cermati data, itu diamankan dan diamati alamatnya, harus diperhatikan dan ubah data dari dulu bermasalah ya meski macet-macet terus, pendataan bukan sulit (ya pemerintah enggak mau aja),” katanya.

Agus Pambagio mengatakan, sistem bansos di Indonesia masih banyak ditemukan data yang lemah dan bermasalah. “Bansos di kita (Indonesia) itu aneh begitu banyak bansos sangat banyak sekali jenisnya itu nanti pengawasannya juga akan bermasalah karena dengan banyaknya jumlah bantuan sosial tersebut banyak yang tidak efektif dan tentu tidak merata,” kata Agus.

Menurut Agus, untuk sistem bantuan sosial yang telah diberlakukan di Indonesia masih banyak ditemukan berbagai data yang tidak sesuai di lapangan dalam penyebarannya. “Banyak sekali data yang lemah dan juga penerima serta penyebarannya yang sangat banyak dan itu (data bansos) pasti membuat ribet dan memang catatannya itu disana. Ini (data yang berantakan) sangat sulit untuk diperbaikinya,” ungkapnya.

Dirinya mengaku sudah menyampaikan beberapa masukan kepada pemerintah termasuk Menteri Sosial untuk memperbaiki data. “Saya sampaikan kemarin pas ketemu ke bu Mensos itu kan meski sulit itu bukan keinginginan Mensos, atau keinginan pemerintah dalam hal ini juga kan di Indonesia banyak sekali jenis bansosnya macam-macam ada 7 atau 9,” paparnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pihaknya masih terus melakukan perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos).

Hal itu terkait masih adanya aduan bahwa warga yang berkecukupan mendapatkan bansos karena dekat dengan pemangku kebijakan. Saat ini, kata Risma, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sedang diperbaiki dari sisi kualitas.

"Secara angka itu sudah clear. Namun, kita perlu memperbaiki kualitas data. Misalkan, ada yang menyampaikan bahwa kami lebih berhak menerima, karena tetangga saya lebih kaya. Tapi, karena dekat dengan seseorang yang mengambil kebijakan itu sehingga dia dapat," ujar Risma belum lama ini.

(Dani Jumadil Akhir)