JAKARTA - Pemerintah menargetkan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yakni 23% pada tahun 2025. Akan Tetapi realisasi hingga akhir 2020 baru mencapai sekitar 14%. Hal ini menjadi perhatian serius dari pemerintah untuk penyediaan tenaga listrik ke depan.
Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, dengan kecenderungan harga Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang semakin murah dan masa pembangunan lebih cepat maka porsi PLTS didorong lebih besar dibanding RUPTL sebelumnya. Ini untuk mencapai target 23% bauran EBT pada tahun 2025.
"Selain itu, pencapaian target bauran EBT akan dipenuhi oleh Cofiring PLTU dengan Biomassa dengan tetap memperhatikan lingkungan untuk ketersediaan feedstock," ujarnya pada Webinar Diseminasi RUPTL PT PLN (Persero) 2021-2030, Selasa (5/10/2021).
Baca Juga: RUPTL 2021-2030, Porsi Pembangkit Listrik EBT 51,6%
Arifin mengungkapkan, untuk meningkatkan keandalan listrik dan meningkatkan penetrasi EBT yang lokasi sumber energinya jauh dari pusat demand listrik, maka pemerintah mendorong pengembangan interkoneksi ketenagalistrikan dalam pulau maupun antarpulau.
Pada tahun 2024 diharapkan interkoneksi di dalam Pulau Kalimantan dan Sulawesi sudah terwujud sebagai bagian dari rencana Pemerintah untuk interkoneksi seluruh pulau besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.
Baca Juga: Urus Izin Makin Mudah, Bahlil Ajak Investasi EBT di Indonesia
"Selanjutnya dilakukan kajian untuk interkoneksi antar-pulau yang disebut dengan Super Grid yang menghubungkan antar pulau besar di Indonesia. Dalam hal ini, selain meningkatkan keandalan juga dapat mengatasi adanya over supply di suatu sistem besar," tuturnya.