Menteri ESDM soal RUU EBT, Kapan Disahkan?

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) dinilai memberikan kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi kondusif bagi investor. RUU EBT juga diharapkan dapat menyelaraskan Peraturan Perundangan terkait.

Saat ini, RUU EBT masih di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan akan segera ditindaklanjuti Pemerintah setelah diserahkan kepada Presiden.

"Apabila DPR RI selaku inisiator telah menyampaikan RUU EBT kepada Presiden RI, maka Pemerintah akan menindaklanjuti berupa penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa (14/12/2021).

Baca Juga: Kejar Target Energi Baru Terbarukan, Ini Sederet Tantangannya! Waspada Tarif Listrik Naik

Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian publik dan perlu menjadi perhatian untuk dibahas dan diputuskan dalam penyusunan RUU EBT antara lain, pertama, ruang lingkup pengaturan dalam RUU EBT, mencakup energi baru dan energi terbarukan atau hanya energi terbarukan.

Kedua, debottlenecking regulasi yang menghambat pengembangan EBT. Selain itu diperlukan pengaturan mekanisme penyaluran melalui skema Power Wheeling untuk lebih memberikan ruang bagi kerjasama penyediaan dan pemanfaatan EBT antar badan usaha.

Baca Juga: RI-Jerman Kembangkan Energi Terbarukan di Perkotaan dan Pedesaan

Ketiga, pengaturan standar portofolio energi terbarukan dan perdagangan karbon dalam substansi RUU EBT sejalan dengan telah adanya ketentuan mengenai pajak karbon dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan ketentuan mengenai nilai ekonomi karbon dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon.

Menurut Arifin, diperlukan pengaturan terkait transisi energi dari sumber energi fosil menjadi energi baru dan terbarukan untuk mencapai target pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi Nasional sebesar 23% pada tahun 2025.

"Kami mendukung substansi pokok sebagaimana telah dirumuskan dalam RUU EBT seperti pengaturan mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang disesuaikan dengan kemampuan industri dalam negeri serta memperhatikan competitiveness harga EBT, kewajiban pembelian tenaga listrik EBT, insentif pengembangan EBT, pemenuhan standar portofolio energi terbarukan dan kewajiban untuk membeli sertifikat energi terbarukan, harga dan subsidi EBT, dan partisipasi masyarakat," jelas Arifin.