Pengaturan dalam RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan diharapkan dapat menjamin beberapa aspek, yaitu: Ketertiban, keamanan, kelancaran dan keselamatan arus penumpang dan barang; Pelayanan jalan yang andal dan prima yang berpihak pada kepentingan masyarakat; Sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna; serta Pengusahaan jalan tol yang transparan, akuntabel dan berkeadilan yang memenuhi standar pelayanan minimal.
Turut mendampingi Menteri Basuki, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit.
(Feby Novalius)